Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CEK FAKTA: Joko Widodo Sebut Ada 9 Menteri Perempuan di Kabinetnya

Kompas.com - 17/01/2019, 23:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebutkan, ada 9 menteri perempuan di jajaran kabinetnya.

Jokowi menjabat presiden periode 2014-2019 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kabinet pemerintahan, Kabinet Kerja.

"Di kabinet saya ada 9 menteri perempuan yang menempati tempat strategis. Misalnya Menlu, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Jokowi, saat debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, menteri perempuan di kabinet Jokowi-JK saat ini adalah:

1. Menteri Keuangan Sri Mulyani
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
3. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
4. Menteri BUMN Rini Soemarno
5. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek
6. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
7. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar

Satu nama lagi adalah Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat Menteri Sosial. Namun, Khofifah mundur dari posisi menteri setelah ditetapkan KPU Jawa Timur sebagai calon Pilkada Jawa Timur 2019. Posisinya sebagai menteri digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: CEK FAKTA JOKOWI BONUS ATLET ASIAN PARAGAMES 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com