Hukum Tumpang Tindih, Ini Jawaban Prabowo dan Jokowi

KOMPAS.com - Debat pertama pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung hari ini, Kamis (17/1/2019) malam di Gedung Bidakara, Jakarta. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Dalam sesi pertanyaan dari panelis, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab terkait tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, terdapat tidak harmonisnya peraturan pusat dan daerah.

Dalam waktu satu menit, Prabowo dan Sandiaga menyampaikan strategi yang akan mereka terapkan.

Prabowo menyampaikan, pihaknya akan memperdayakan badan pembinaan hukum nasional dan akan memperkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi hukum. 

Debgan adanya penyelarasan, maka undang-undang dan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan hukum di daerah.

"Ini sulit, ini pekerjaan besar. Tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum. Supaya semua tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya," kata Prabowo.

Sandiaga menambahkan, partisipasi publik sangat penting. Menurut dia, hukum bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Sandiaga menyampaikan, hukum dapat digunakan sebagai peluang investasi untuk membuka lapangan pekerjaan.

"Prabowo-Sandi adil makmur 2019-2024," ujar Sandi.

Jokowi mengaku berbeda

Saat diberi kesempatan, Jokowi menyampaikan hal yang berbeda. Menurut dia, penting untuk melakukan harmonisasi regulasi, karena hal tersebut, dia berjanji akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi dalam badan bernama Pusat Legislasi Nasional.

"Sehingga dikontrol langsung oleh presiden, dikontrol langsung oleh presiden satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih," ujar Jokowi.

Selain itu, pihaknya akan menyederhakan, sehingga apabila terdapat tumpang tindih langsung terlihat dan dapat dilakukan revisi dengan baik," ucap Jokowi.