Kompas.com - 17/01/2019, 21:14 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Debat pertama pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung hari ini, Kamis (17/1/2019) malam di Gedung Bidakara, Jakarta. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Dalam sesi pertanyaan dari panelis, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab terkait tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, terdapat tidak harmonisnya peraturan pusat dan daerah.

Dalam waktu satu menit, Prabowo dan Sandiaga menyampaikan strategi yang akan mereka terapkan.

Prabowo menyampaikan, pihaknya akan memperdayakan badan pembinaan hukum nasional dan akan memperkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi hukum. 

Debgan adanya penyelarasan, maka undang-undang dan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan hukum di daerah.

"Ini sulit, ini pekerjaan besar. Tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum. Supaya semua tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya," kata Prabowo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sandiaga menambahkan, partisipasi publik sangat penting. Menurut dia, hukum bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Sandiaga menyampaikan, hukum dapat digunakan sebagai peluang investasi untuk membuka lapangan pekerjaan.

"Prabowo-Sandi adil makmur 2019-2024," ujar Sandi.

Jokowi mengaku berbeda

Saat diberi kesempatan, Jokowi menyampaikan hal yang berbeda. Menurut dia, penting untuk melakukan harmonisasi regulasi, karena hal tersebut, dia berjanji akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi dalam badan bernama Pusat Legislasi Nasional.

"Sehingga dikontrol langsung oleh presiden, dikontrol langsung oleh presiden satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih," ujar Jokowi.

Selain itu, pihaknya akan menyederhakan, sehingga apabila terdapat tumpang tindih langsung terlihat dan dapat dilakukan revisi dengan baik," ucap Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.