Jokowi Siap Jawab soal Kasus HAM hingga Teror Novel di Debat Perdana

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan siap menghadapi debat pilpres 2019 yang bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme pada Kamis (17/1/2019) besok.

Ia siap memberi jawaban terkait penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan pada April 2017 lalu yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya. Jokowi juga siap menjawab soal teror di rumah pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif yang baru-baru ini terjadi.

"Nanti kita jawab juga besok," kata Jokowi saat ditanya wartawan, di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Lakukan Persiapan Khusus untuk Debat Perdana

Selain itu, calon presiden petahana ini juga siap menjawab soal sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.

"Ya, besok kan termasuk masalah HAM juga ada," kata Jokowi.

Polri sendiri baru-baru ini membuat tim gabungan penyelidikan kasus Novel. Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM, dan lima orang dari unsur KPK.

Baca juga: Kubu Jokowi: Masalah HAM dan Korupsi Akan Sulitkan Prabowo Saat Debat

Pembentukan tim gabungan ini menuai kritik dari elemen masyarakat sipil. Kritik datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani.

Ia menilai, pembentukan tim gabungan sarat dengan kepentingan politik karena tim tersebut dibentuk menjelang debat capres pada 17 Januari 2019. Sementara, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan.

"Pembentukan tim gabungan terkesan hanya untuk menyiapkan jawaban saat debat capres," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).