Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 16/01/2019, 10:33 WIB
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (kedua dari kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua dari kanan)-Sandiaga Uno pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019.MAULANA MAHARDHIKA Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (kedua dari kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua dari kanan)-Sandiaga Uno pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan lembaganya tidak memiliki kontrak politik dengan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, setiap presiden memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.

"Kami tidak punya kontrak politik apapun dengan dua kandidat calon presiden," kata Beka di Media Center Komnas HAM, Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Siapapun presidennya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai," sambung dia.


Hal senada disampaikan Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. Ia menambahkan, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sudah menjadi kewajiban presiden sesuai peraturan yang ada.

"Salah satu substansi penting dalam penegakan hukum Hak Asasi Manusia, UU tahun 2000 yang itu bagian dari sumpah dia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat," terang Choirul.

Lagipula, katanya, kontrak politik terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM akan merendahkan kedua paslon.

Tidak hanya itu, Choirul menyebut, kontrak politik juga akan merendahkan amanat Komnas HAM.

Oleh karena itu, ia menegaskan sekali lagi bahwa setiap presiden terpilih harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Kalau itu berhubungan dengan Komnas HAM, itu juga merendahkan amanat Komnas HAM sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang. Sehingga siapapun presidennya, dia punya kewajiban berdasarkan Undang-Undang," jelas Choirul.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X