Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Prabowo Dinilai Miskin Solusi

Kompas.com - 16/01/2019, 07:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai kritik-kritik Prabowo Subianto yang disampaikan terhadap pemerintah miskin solusi.

Adi mengakui, Prabowo pandai memberikan narasi-narasi besar dengan jargon-jargon besar yang dipilih, seperti 'Indonesia harus mandiri, baik secara ekonomi, politik, energi.

Baca juga: Membaca Gaya Prabowo dalam Pidato Kebangsaan...

Tetapi, Adi melihat Prabowo tidak menjelaskan solusi yang ditawarkan saat berpidato dengan tajuk 'Indonesia Menang' pada Senin (14/1/2019) lalu.

“Pak Prabowo juga miskin memberikan contoh-contoh dari kasus yang dianggap tidak sukses. Misalnya ketika Prabowo bilang BUMN itu ambruk, itu BUMN yang mana," kata Adi saat dihubungi, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Benarkah Garuda Bangkrut Seperti Kata Prabowo?

"Menyebut Garuda, PLN dan Pertamina, apa betul PLN dan Pertamina itu ambruk. Jangan-jangan mereka hanya rugi, tapi dalam rentang waktu kapan. Apakah hanya di masa Jokowi atau sejak SBY atau pemerintah sebelumnya," tambah dia.

Adi menilai Prabowo telah medelegitimasi semua pencapaian Jokowi tanpa contoh yang kongkret. Begitu juga solusi yang ditawarkan, masih bersifat umum dan belum mengarah pada penyelesaian masalah.

"Mestinya kalo disertai contoh dan bukti-bukti, tentu rakyat percaya ini bukan hanya retoris,” kata Adi.

Baca juga: Pidato Jokowi dan Prabowo Dinilai Upaya Curi Panggung sebelum Debat

Adi juga menilai Prabowo dalam pidatonya telah menihilkan sejumlah capaian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Prabowo, menurut Adi, tidak peduli dengan data BPS bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

Sebab, narasi yang narasi yang dibangun adalah Jokowi selama 4 tahun ini gagal menjadi pemimpin republik. Adi menilai tidak ada yang baru dari apa yang disampaikan Prabowo tadi malam.

“Ini hanya sebagai daur ulang gagasan-gagasan Prabowo tentang pemerintah Jokowi yang dianggap gagal,” ujarnya.

Baca juga: Kritik Pidato Prabowo, Timses Jokowi Anggap Banyak Data Tak Terkonfirmasi

Adi menilai gaya pidato Prabowo ini memang bisa membuat pendukungnya makin militan untuk memenangkannya di pilpres. Namun, Adi menilai gaya pidato seperti ini tidak bisa menarik para pemilih yang belum menentukan pilihan.

Undecided voter ini tidak bisa diprovokasi dengan istilah-istlah yang bombastis, tidak bisa didekati dengan narasi-narasi yang retoris dan tanpa bukti. Mereka ini akan melihat apa yang disampaikan itu terukur. Apa ukurannya adalah bukti," kata Adi.

Kompas TV Terkait penyampaian visi oleh Prabowo peneliti LIPI Syamsuddin Haris menilai capres nomor urut 02 itu semestinya bisa lebih dalam menjelaskan pidatonya. Ia menyatakan perlu konsep jelas yang bisa dimengerti masyarakat. Syamsudin mencontohkan soal isi pidato Prabowo mengenai swasembada pangan dan energi menurutnya perlu kajian lain yang menjelaskan cara membuat negara mampu swasembada.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com