Prabowo Ingin Buat Tabungan Haji, Pimpinan Komisi VIII Bilang Jokowi Sudah Punya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah punya lembaga untuk mengatur dana haji.

Hal ini disampaikan Ace ketika ditanya tentang pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin membuat bank tabungan haji.

"Menurut saya Pak Prabowo belum update. Undang-Undang kita kan sudah ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," ujar Ace, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Prabowo Janji Lobi Saudi supaya Indonesia Punya Gedung Khusus Jemaah Haji dan Umroh

Ace mengatakan, BPKH punya dua kewenangan yaitu mengelola dana haji dan menginvestasikannya.

Hasil investasinya bisa menambah subsidi pelaksanaan haji yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

"Kita bisa bayangkan hampir setiap tahun itu dana haji itu disubsidi Rp 7 triliun dari pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH ini," kata dia.

Ace mengatakan, program Prabowo ini juga mirip dengan yang dibuat Pemerintah Malaysia. Artinya, MENURUT dia, tidak ada program baru dalam pidato Prabowo.

Baca juga: Kata Kubu Jokowi, Tak Ada Hal Baik di Mata Prabowo

"Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru dengan tabungan haji ini. itu kan menjiplak apa yang terjadi di Malaysia. Jadi menurut saya tidak ada yang baru dengan yang disampaikan Pak Prabowo itu," ujar Ace.

Dalam pidato tadi malam, Prabowo menyatakan akan membentuk bank tabungan haji untuk meringankan beban umat Islam yang ingin pergi melakukan ibadah haji atau umrah.

Di sana, nanti masyarakat bisa menabung dengan jangka waktu tertentu hingga akhirnya dana terkumpul.