Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Lucu, Prabowo Pelaku Rezim Otoriter Sekarang Teriak Jangan Intelin

Kompas.com - 15/01/2019, 16:36 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai pidato Prabowo Subianto bertajuk Indonesia Menang mengandung banyak ilusi yang dipengaruhi oleh sejarah masa lalunya.

Salah satunya terkait pernyataan bahwa 'intelijen negara jangan intelin mantan Presiden'.

"Prabowo seharusnya paham bahwa intelijen negara saat ini tidak seperti era Soeharto, dimana dia sebagai salah satu petinggi ABRI sekaligus menantu presiden, menjadi bagian di dalamnya," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

Menurut Charles, sejarah mencatat, selama era Soeharto, Prabowo bukan hanya telah menginteli, tetapi juga terbukti bertanggung jawab terhadap penculikan para aktivis yang sebagian masih hilang hingga sekarang.

"Ibu Megawati Soekarnoputri, seorang perempuan yang sudah ‘kenyang’ dinteli dan dibatasi ruang geraknya karena menjadi oposan Soeharto saja tidak pernah teriak-teriak tentang apa yang beliau derita saat itu," kata Charles.

"Lah, ini ada seorang jenderal yang justru pernah menjadi pelaku pada rezim otoriter dulu, sekarang malah berteriak-teriak 'jangan intelin' rekan-rekannya, yang sebagiannya juga adalah jenderal. Ini kan lucu," sambung politisi PDI-P ini.

Baca juga: PDI-P: Sikap Pesimistis Prabowo Akan Menyerang Balik

Terlebih, lanjut Charles, Prabowo juga tidak menunjukkan bukti apa-apa bahwa rekan-rekannya telah diinteli.

Charles mengingatkan Prabowo bahwa saat ini sudah era reformasi dan keterbukaan.

Setiap orang yang merasa diinteli bisa menempuh jalur hukum jika mendapat perlakuan sewenang-wenang atau tidak sesuai prosedur oleh aparat negara.

"Lagian Prabowo kan juga punya fraksi di DPR, yang bisa melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja aparat negara. Jadi jangan dibayangkan sekarang seperti era Orba dulu, di mana presiden dan menantu kompak membungkam suara-suara kritis," ujar Charles.

Baca juga: 10 Janji Politik Capres Cawapres Prabowo-Sandi pada Pidato Kebangsaan

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal intelijen yang memata-matai mantan presiden.

Awalnya, Prabowo bicara soal keharusan bagi Indonesia untuk memiliki penegak hukum dan aparat yang unggul dan jujur, baik dari unsur hakim, jaksa, polisi, maupun intelijen.

"Kita butuh Intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara," kata Prabowo.

"Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan presiden Indonesia," tambah mantan Danjen Kopassus ini.

Selain kepada mantan presiden, Prabowo juga menyinggung intel yang memata-matai tokoh-tokoh lain.

"Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelinmantan panglima, jangan intelin ulama besar kita," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com