Janji Prabowo soal Perlindungan Minoritas dan Kebebasan Beragama

Kompas.com - 15/01/2019, 18:08 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.GALIH PRADIPTA Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan janji-janji politiknya terkait Pilpres 2019.

Pemenuhan hak sipil politik warga menjadi salah satu isu yang ia singgung dalam pidatonya tersebut. Ada sejumlah janji yang ia ungkapkan, antara lain penhentian ancaman persekusi, perlindungan kelompok minoritas dan kebebasan beragama.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan ancaman persekusi terhadap individu maupun organisasi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Baca juga: Kritik Pidato Prabowo, Timses Jokowi Anggap Banyak Data Tak Terkonfirmasi


Prabowo menjamin hak untuk menyatakan pendapat bagi seluruh warga negara meski pendapatnya itu berseberangan dengan pemerintah.

"Kami akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi, yang bisa saja berseberangan pendapat dengan pemerintah," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, bagi dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, kritik merupakan alat untuk mengawasi jalannya sebuah pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh sebab itu, jika memerintah, pasangan Prabowo-Sandiaga akan menerima kritik sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan.

"Kami akan menerima kritik sebagai upaya mengendalikan diri agar tidak salah jalan. Bagi kami kritik adalah justru mengamankan jalannya pemerintahan karena bagi kami pemerintah RI harus melayani kepentingan rakyat. Tidak boleh pemerintah mengakali rakyatnya sendiri," kata Prabowo.

Penegakan hukum, keadilan dan demokrasi menjadi salah satu dari lima fokus program kerja nasional yang tercantum dalam dokumen visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam program tersebut, Prabowo-Sandiaga berjanji akan menjamin semua hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dipenuhi, terutama kemerdekaan berserikat, menyatakan pendapat dan kebebasan pers.

"Kami sumpahnya adalah aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua," tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Selain soal penghentian ancaman persekusi, Prabowo juga berjanji akan melindungi seluruh kelompok minoritas dari berbagai ancaman.

"Tidak mungkin saya akan mau untuk mengancam atau tidak melindungi minoritas-minoritas lain," kata Prabowo.

Halaman:


Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X