Janji Prabowo soal Perlindungan Minoritas dan Kebebasan Beragama

Kompas.com - 15/01/2019, 18:08 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama. GALIH PRADIPTACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan janji-janji politiknya terkait Pilpres 2019.

Pemenuhan hak sipil politik warga menjadi salah satu isu yang ia singgung dalam pidatonya tersebut. Ada sejumlah janji yang ia ungkapkan, antara lain penhentian ancaman persekusi, perlindungan kelompok minoritas dan kebebasan beragama.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan ancaman persekusi terhadap individu maupun organisasi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Baca juga: Kritik Pidato Prabowo, Timses Jokowi Anggap Banyak Data Tak Terkonfirmasi

Prabowo menjamin hak untuk menyatakan pendapat bagi seluruh warga negara meski pendapatnya itu berseberangan dengan pemerintah.

"Kami akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi, yang bisa saja berseberangan pendapat dengan pemerintah," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, bagi dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, kritik merupakan alat untuk mengawasi jalannya sebuah pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, jika memerintah, pasangan Prabowo-Sandiaga akan menerima kritik sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan.

"Kami akan menerima kritik sebagai upaya mengendalikan diri agar tidak salah jalan. Bagi kami kritik adalah justru mengamankan jalannya pemerintahan karena bagi kami pemerintah RI harus melayani kepentingan rakyat. Tidak boleh pemerintah mengakali rakyatnya sendiri," kata Prabowo.

Penegakan hukum, keadilan dan demokrasi menjadi salah satu dari lima fokus program kerja nasional yang tercantum dalam dokumen visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam program tersebut, Prabowo-Sandiaga berjanji akan menjamin semua hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dipenuhi, terutama kemerdekaan berserikat, menyatakan pendapat dan kebebasan pers.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.