Kompas.com - 14/01/2019, 14:11 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu, Jumat (2/11/2018). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, keputusan turunnya tarif tiket pesawat terbang dilakukan demi kepentingan publik.

"Kita bicara kepentingan publik, enggak boleh semau-maunya," kata Luhut dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019), seperti dikutip Antara.

Luhut mengatakan, sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan tarif penerbangan dengan aturan tarif batas atas dan bawah.

Baca juga: Asosiasi Maskapai Penerbangan Sepakat Turunkan Harga Tiket Pesawat

Dengan demikian, maskapai penerbangan tidak bisa bebas menentukan harga tiket pesawat terbang.

"Kalau enggak diatur dan diregulasi, ya bubar nanti kita semua," katanya.

Namun, mantan Menko Polhukam itu memastikan, meski membuat aturan mengenai batasan tarif, pemerintah tidak akan membuat maskapai merugi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, aturan diberlakukan demi kepentingan tidak hanya konsumen, tetapi juga bagi perusahaan agar tetap beroperasi.

Baca juga: Asosiasi: Harga Tiket Pesawat Turun hingga 60 Persen

"Pemerintah harus membuat perusahaan bisa 'survive' (bertahan), tapi ya perusahaan juga harus efisien," ujarnya.

Indonesia National Air Carriers Association ( INACA) resmi menurunkan harga tiket pesawat rute domestik pasca libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Ketua Umum INACA I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, penurunan harga tersebut bervariatif tergantung rute dan maskapainya.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.