Ada "Dissenting Opinion" dalam Putusan Bawaslu soal Kasus OSO

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.

Namun, jika kelak OSO terpilih, yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus parpol, satu hari sebelum penetapan calon DPD terpilih.

Atasan putusan tersebut, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion).

Baca juga: Putusan Bawaslu Soal OSO Disebut Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut Fritz, langkah KPU yang tak memasukan nama OSO ke DCT anggota DPD sudah benar. Surat keputusan (SK) KPU tanggal 20 September 2018 tentang penetapan calon anggota DPD juga dinilai tepat.

"Putusan peradilan yang menyatakan seorang calon anggota DPD menjabat sebagai pengurus parpol dapat dicantumkan sebagai calon tetap tidak dapat dibenarkan apabila yang bersangkutan belum mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Fritz dalam sidang putusan kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Sikap KPU soal OSO Akan Dibahas dalam Rapat Pleno

Fritz mengatakan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, anggota DPD didesain tidak untuk pengurus partai politik. Hal itu diperkuat oleh MK melalui putusan nomor 30/PUU-XVI/2018. 

Oleh karenanya, surat KPU nomor 1492 yang meminta OSO mundur dari kepungurusan parpol sebagai syarat dimasukkan ke DCT anggota DPD secara substantif sudah tepat.

Meski begitu, Fritz menilai, secara administratif KPU telah melakukan pelanggaran. Sebab, surat nomor 1492 itu diterbitkan melebihi batas waktu yang ditentukan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang OSO.

Baca juga: Tindak Lanjuti Putusan Bawaslu soal OSO, KPU Akan Gelar Rapat Pleno

KPU baru menerbitkan surat pada 8 Desember 2018. Sementara putusan PTUN dibacakan 14 November 2018. Mengacu pada Pasal 471 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN paling lama tiga hari kerja. 

"Adanya tenggang waktu yg melebihi tiga hari kerja antara 14 November - 8 Desember 2018 membuktikan secara nyata KPU melakukan pelanggaran administrasi pemilu," ujar Fritz. 

Meski berbeda pandangan, Bawaslu tetap pada kesimpulannya, menyatakan KPU melanggar administrasi.

Baca juga: Kuasa Hukum Keberatan OSO Tetap Diminta Mundur dari Ketua Umum Hanura

Bawaslu juga meminta KPU memasukan nama OSO ke DCT anggota DPD, paling lambat 3 hari sejak putusan dibacakan.

Sebelumnya, KPU dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi. Pelapor adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO.

Kepada Bawaslu, ia mengadukan surat KPU yang memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura.

Baca juga: Kuasa Hukum Akan Konsultasi ke OSO soal Pengunduran Diri sebagai Ketum Hanura

OSO diminta mundur dari kepengurusan partai hingga hingga Jumat (21/12/2018). Surat ini dijadikan syarat pencalonan diri yang bersangkutan sebagai anggota DPD Pemilu 2019.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karenanya, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam DCT anggota DPD.

Atas keputusan tersebut, pelapor menilai, KPU telah melakukan pelanggaran administrasi.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.