Putusan Bawaslu Soal OSO Disebut Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Kompas.com - 09/01/2019, 21:17 WIB
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif sayangkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Putusan tersebut memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Namun, jika kelak OSO terpilih, yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus parpol, satu hari sebelum penetapan calon DPD terpilih.

Menurut Ketua KoDe Inisiatif Very Junaedi, keputusan Bawaslu itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Padahal, sebagai lembaga semi peradilan, Bawaslu diharapkan menjadi lembaga yang bisa memberikan jalan keluar atas setiap persoalan pemilu, bukan justru memunculkan persoalan baru atau bahkan putusannya menjadi sia sia dan tidak berarti.

Baca juga: Kuasa Hukum Akan Konsultasi ke OSO soal Pengunduran Diri sebagai Ketum Hanura

"Dengan putusan seperti ini Bawaslu seperti memberikan angin surga, padahal putusannya menjadi tidak berarti dan justru tidak memberikan kepastian hukum. Model putusan Bawaslu saat ini, justru akan memunculkan persoalan baru," kata Very melalui keterangan tertulis, Rabu (9/1/2019).

Seandainya OSO terpilih sebagai anggota DPD melalui proses pemilu, KPU berpotensi membatalkan keterpilihannya jika yang bersangkutan tak serahkan surat pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Hanura. Hal ini, dinilai akan menimbulkan sengketa lanjutan yang menyebabkan masalah semakin berlarut-larut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Very, putusan Bawaslu itu tidak memiliki makna yang berarti dalam mewujudkan keadilan pemilu.

Apalagi, Bawaslu melalui sidang sengketa sebelumnya pernah membuat putusan, tak ada pelanggaran yang dilakukan KPU atas sikap mereka tak memasukan OSO ke DCT. Oleh karena itu, putusan Bawaslu kali ini disebut tidak konsisten dari putusan sebelumnya.

Baca juga: Putusan Bawaslu: OSO Harus Mundur dari Parpol jika Terpilih Jadi Anggota DPD

"Bawaslu dalam kasus ini membuat putusan yang tidak bijak dan tidak konsisten dengan putusannya yang lama," tandas Very.

Sebelumnya, KPU dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi. Pelapor adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Berikan Bantuan kepada 3 Juta Pelaku UMK, Masing-masing Rp 1,2 Juta

Pemerintah Akan Berikan Bantuan kepada 3 Juta Pelaku UMK, Masing-masing Rp 1,2 Juta

Nasional
Identifikasi 3 Jenazah Teroris Poso, Satgas Madago Raya Ambil Sampel DNA dari Keluarga

Identifikasi 3 Jenazah Teroris Poso, Satgas Madago Raya Ambil Sampel DNA dari Keluarga

Nasional
Cegah Penimbunan, Pembelian Obat Covid-19 Akan Dikuota dan Sesuai Resep Dokter

Cegah Penimbunan, Pembelian Obat Covid-19 Akan Dikuota dan Sesuai Resep Dokter

Nasional
Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Nasional
Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

Nasional
Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Nasional
Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Nasional
Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X