Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Ada Manuver Berbahaya untuk Rusak Legitimasi KPU

Kompas.com - 08/01/2019, 11:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendelegitimasi Pemilu 2019 dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyebarkan hoaks surat suara.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pelaporan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan pelanggaran kode etik.

Pelaporan yang disampaikan kader Partai Gerindra itu terkait sikap KPU yang batal memfasilitasi sosialisasi visi-misi capres-cawapres dan penyebaran hoaks surat suara yang tercoblos.

Baca juga: Megawati Minta Penyebar Hoaks Surat Suara Ditindak Tegas

"Saya melihat serangkaian manuver berbahaya untuk merusak kredibilitas dan legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri," kata Ace melalui keterangan tertulis, Selasa (8/1/2019).

"Indikasinya dengan mengembuskan kabar bohong soal tujuh kontainer yang berisi kertas suara tercoblos sampai dengan menyerang putusan KPU soal debat yang dianggap berpihak pada pasangan kami," lanjut dia.

Ace menilai hal itu akan merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen. Dengan demikian, kata Ace, nantinya semua putusan KPU dianggap partisan. Hal itu, menurutnya, akan menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi pemilu.

Padahal, lanjut dia, Presiden Joko Widodi selalu mengingatkan pemilu adalah pesta demokrasi yang mestinya diisi dengan politik kegembiraan, politik akal sehat dan politik gagasan, bukan politik yang menghacurkan.

"Jelas manuver ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Untuk mencapai tujuan politik dilakukan dengan menghalalkan segala cara, pembodohan politik dengan melakukan sandiwara dan menebar kebohongan serta narasi-narasi negatif tentang KPU dan pemilu," sambung Ace.

Baca juga: Komisioner KPU Diadukan ke DKPP Gara-gara Tak Gelar Sosialisasi Visi-Misi Capres

Diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan KPU ke DKPP pada Senin (7/1/2019).

KPU dilaporkan ke DKPP lantaran tidak memfasilitasi sosialisasi visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Taufik mengaku melaporkan KPU dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Daerah (BPD) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kompas TV Jelang debat calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum menggelar pertemuan tertutup bersama masing-masing tim kampanye pasangan calon.<br /> KPU bersama kedua tim paslon telah menyepakati format gelaran debat Capres-Cawapres pada 17 Januari mendatang. Meski paslon diberikan kisi-kisi, KPU memastikan debat akan sesuai harapan publik dengan adanya pertanyaan tertutup yang ditanyakan oleh masing-masing paslon.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com