Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Jokowi Lebih Baper Hadapi Persoalan Bangsa Ketimbang SBY

Kompas.com - 05/01/2019, 17:47 WIB
Ihsanuddin,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik sikap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019.

Menurut dia, pemerintah mudah tersinggung dan baper atas kritikan dari publik.

"(Pihak) yang berkuasa di sini adalah negara, negara harus kuat menghadapi kritik. Kalau sedikit-sedikit baper, maaf nih ya," kata Didi dalam diskusi bertajuk Menuju Pemilu Bermutu di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Ia menyinggung kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di Twitter soal informasi 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: [HOAKS] 7 Kontainer Berisi Surat Suara yang Sudah Dicoblos

Menurut dia, pemerintah menanggapi pesan Andi secara berlebihan.

Padahal, Andi disebut hanya mempertanyakan kebenaran informasi soal surat tercoblos itu.

Ia juga menyinggung soal Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung mendatangi Bareskrim Polri.

"Kalau itu dianggap biasa-biasa saja 7 kontainer (surat suara), kita percayakan saja pada proses hukum. Serahkan kepada penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melempar isu itu dari awal dan katakanlah memecah-belah," ujar Didi.

Didi melihat, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa membedakan mana pesan yang bersifat mengingatkan dan memprovokasi.

Siapapun yang berseberangan dengan pemerintah, maka dianggap menyebarkan pesan yang memecah-belah bangsa.

"Katakanlah di sosmed ini kan banyak sekali orang, ada yang mengingatkan, boleh-boleh saja. Kalau saling mengingatkan bagus malah. Semua agama saling mengingatkan. Saya katakan justru pemerintah yang harus paling tegas dan kuat hadapi ini. Penguasa jangan mudah tersinggung," ujarnya.

Didi lantas membandingkan sikap pemerintahan Jokowi saat ini dengan sikap Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mengungkapkan, selama ini label baper kerap dilekatkan pada sosok SBY. Menurut dia, tuduhan itu keliru.

Baca juga: Bareskrim Klaim Akan Profesional Usut Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Justru Presiden Jokowi lah yang dia anggap baper dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

"Sering kali mantan presiden dituduh demikian, tapi justru pemerintah sekarang harus memiliki pertahanan terhadap isu dan cobaan," ujarnya.

Didi mencontohkan ketika unjuk rasa digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada 2010 lalu.

Saat itu, massa membawa spanduk SBY dan kerbau. Menurut Didi, SBY menanggapi aksi demonstrasi itu dengan bijaksana.

SBY tidak merasa kesal, marah, apalagi mempolisikan para pengunjuk rasa.

"Mungkin sebagai manusia siapapun pasti sakit hati, tapi bagaimana wise Pak SBY dijaga, menahan, menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi sekarang sedikit-sedikit saya kira ya itu biasa ada kritikan-kritikan, namun jadi besar karena ada yang merasa sangat terganggu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com