Ketua Fraksi Hanura: Fadli Zon Jadikan Bencana sebagai Alat Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Inas Nasrullah Zubair menilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menjadikan bencana di Indonesia sebagai alat politik.

Hal ini disampaikan Inas menanggapi langkah Fadli yang mengkritik minimnya anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Menurut Inas, saat bicara politik anggaran, Fadli harus tahu bagaimana pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya. Selain itu, bagaimana dan berapa besar uang bisa didapatkan, dan bagaimana mengatur keseimbangan keuangan di APBN.

"Tapi sayangnya Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik untuk membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun," kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Bagaimana Ceritanya Jalan Tol Diklaim sebagai Prestasi Pembangunan?

Inas mengakui bahwa anggaran yang diajukan BMKG setiap tahunnya tidak bisa dipenuhi 100 persen oleh pemerintah dan DPR.

Dalam rancangan APBN 2019 misalnya, BMKG mengusulkan anggaran sekitar Rp 2,935 triliun. Namun, Komisi V DPR-RI hanya menyetujui anggaran dengan total Rp 1,777 triliun.

Menurut Inas, anggaran yang tak dipenuhi 100 persen itu merupakan hal yang wajar karena disesuaikan dengan Pendapatan Negara. Apalagi, proses penganggaran juga harus didiskusikan dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

"Yang menjadi persoalan adalah, apakah Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya, kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah keatas dan yang terkena malahan mukanya sendiri," ujar Inas.

Inas pun menegaskan, anggaran BMKG selalu naik setiap tahunnya meski tak pernah disetujui 100 persen oleh pemerintah dan DPR. Misalnya, anggaran BMKG 2017 naik menjadi Rp 1,45 triliun dari 2016 yang senilai Rp 1,3 triliun. Lalu, pada 2018 naik lagi menjadi 1,7 triliun. 

Sementara Rancangan Kerja dan Anggaran BMKG pada 2016 senilai Rp 2,2 triiun, 2017 Rp 2,56 triliun dan 2018 Rp 2,69 triliun.

"Sangat jelas nampak bahwa setiap tahun anggaran BMKG selalu naik, akan tapi sayangnya tidak dipahami dengan benar oleh Fadli Zon bahwa RKA tersebut masih merupakan rencana yang disusun oleh kementrian," kata Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini.

Fadli Zon sebelumnya mengkritik manajemen bencana pemerintah yang seperti pemadam kebakaran. Ia menyoroti anggaran BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Baca juga: Fadli Zon Kritik Manajemen Bencana Pemerintah seperti Pemadam Kebakaran

Menurut Fadli, anggaran yang minim itu membuat Indonesia tidak siap mengantisipasi datangnya bencana.

"Untuk membangun jalan tol, Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meyakini, kondisi anggaran bencana yang minim dan politik ala pemadam kebakaran ini akan diperbaiki jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi pilpres 2019.

Menurut dia, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga saat ini bahkan tengah mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana.