JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik manajemen bencana pemerintah yang seperti pemadam kebakaran.
Padahal, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, politik anggaran mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan.
"Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat preventif atau antisipatif," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/12/2018).
Baca juga: Ada Potensi Korupsi, Menkeu Hati-hati Kucurkan Dana Penanganan Bencana
Fadli menyinggung pengurangan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Menurut dia, pengurangan anggaran tiga lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan kebencanaan itu memang perlu dikritik.
Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adalah Rp 1,75 triliun. Angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp 2,7 triliun.
Baca juga: Menkeu Tanggapi Curhat Sutopo soal Turunnya Anggaran Mitigasi Bencana
Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp 2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp 1,70 triliun.
Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp 2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,45 triliun.
Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp 2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,3 triliun saja.
"Pagu yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan yang diperlukan," kata Fadli.
Baca juga: Sandiaga Uno: Kok Bisa-bisanya Proyek di Lokasi Bencana Dikorupsi
Akibat kondisi anggaran terbatas itu, menurut dia, BMKG mendapat kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan early warning system kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan pun jadi lemah.
