Kompas.com - 04/01/2019, 13:45 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting mendukung usulan bahwa komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu panelis debat calon presiden dan wakil presiden mendatang.

Miko mengatakan, komisioner KPK memiliki kompetensi di bidang pemberantasan korupsi. Komisioner KPK juga mampu menggali seputar agenda antikorupsi dua pasang capres dan cawapres.

"Yang akan digali tentu seputar agenda antikorupsi kedua pasang calon. Jadi, tidak ada masalah. Itu malah bagus, agar publik bisa menilai posisi kedua pasang calon terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi," ujar Miko saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Opini Pendukung Capres Jadi Tantangan KPK jika Jadi Panelis Debat Pilpres

Meski demikian, Miko berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara harus menetapkan standar baru apabila komisioner KPK menjadi panelis debat.

Salah satunya yakni mengenai penentuan ruang lingkup wewenang panelis sepanjang acara dan batasan pertanyaan.

Ruang lingkup wewenang panelis, contohnya tidak boleh berbicara mengenai perkara tindak pidana korupsi tertentu. Adapun batasan pertanyaan juga tidak boleh disertai dengan opini tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peneliti Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting dalam sebuah diskusi terkait penerapan hukuman mati, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Peneliti Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting dalam sebuah diskusi terkait penerapan hukuman mati, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

 

"Menjadi masalah apabila komisioner KPK punya posisi untuk memutuskan atau memberi penilaian, maka hal ini akan mengganggu independensi KPK," ujar Miko.

Baca juga: KPK Usul 10 Poin yang Perlu Dibahas dalam Debat Pilpres 17 Januari

"Sepanjang hanya memberikan pertanyaan dan menggali jawaban, apalagi berbicara mengenai kasus secara spesifik, menurut saya tidak ada masalah," lanjut dia.

Soal statusnya sebagai lembaga negara dan yang diuji dalam debat adalah calon presiden yang masih menjabat sebagai presiden, Miko juga meyakini, hal itu tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.

Ia menegaskan bahwa KPK tidak berada di bawah lembaga eksekutif secara langsung. KPK memiliki sifat independen.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.