KPK Usul 10 Poin yang Perlu Dibahas dalam Debat Pilpres 17 Januari

Kompas.com - 03/01/2019, 16:41 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye. Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 10 poin yang dinilai penting untuk dibahas dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Terdapat sekitar 10 poin yang kami pandang perlu dibahas dan kami harap dapat menjadi perhatian kita semua, khususnya bagi para calon Presiden atau Wakil Presiden RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: KPK Belum Putuskan soal Permintaan KPU untuk Jadi Panelis Debat Pilpres

Hal itu disampaikan terkait permohonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada salah satu pimpinan KPK untuk menjadi panelis debat pertama pada 17 Januari mendatang.

KPK diminta sebagai panelis karena pada debat pilpres pertama KPU mengangkat tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Poin pertama adalah penguatan pemberantasan korupsi, melalui revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: INFOGRAFIK: Jadwal Debat Pilpres 2019

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Selain itu, diperlukan pembahasan soal strategi pemberantasan korupsi di sektor penegakkan hukum dan perizinan, khususnya izin terkait sumber daya alam.

Lalu, Febri juga menyebutkan soal korupsi yang berkaitan dengan subsidi, bantuan sosial, pengisian jabatan, serta pengadaan infrastruktur, barang, dan jasa pemerintah.

Febri mengatakan, fenomena korupsi di berbagai sektor tersebut sedang marak terjadi sehingga diperlukan cara untuk membasminya.

Baca juga: SBY Minta Prabowo Paparkan Masalah dan Solusi Saat Debat Pilpres

 

Kemudian, ia juga menyinggung terkait strategi pengembalian aset negara.

"Bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, perikanan," ungkap dia.

Terkait dengan pemberantasan korupsi, Febri juga menyinggung agar debat membahas penguatan kantor KPK di daerah lain.

Poin lain yang ia sebutkan adalah soal sistem gaji tunggal dan rasional bagi seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri, pembatasan transaksi tunai, dan perbaikan kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih.

Kompas TV Dua kubu Timses Capres saling menyoroti pidato dan janji Capres, mereka menyoal soal data yang disampaikan oleh Capres dalam pidatonya. KompasTV akan mengupasnya bersama dengan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dedek Prayudi dan anggota badan komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Nasional
Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X