Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Kompas.com - 04/01/2019, 06:03 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan mahasiswa Indonesia diduga menjalani kerja paksa di sebuah pabrik di Taiwan. Fakta ini diketahui setelah diungkap Kuomintang Ko Chih-en, seorang politisi Taiwan.

Ratusan mahasiswa ini menjadi buruh pabrik yang bertugas mengemas lensa kontak dengan sif 10 jam.

Politisi Taiwan itu membeberkan temuannya ini kepada media setempat yang melaporkannya pada Kamis (3/1/2019).

Setelah mendengar kabar ini, Pemerintah Taiwan dan Indonesia melakukan sejumlah tindakan.

Baca juga: Ratusan Pelajar Indonesia Diduga Jalani Kerja Paksa di Pabrik Taiwan

Berikut fakta mengenai ratusan mahasiswa Indonesia yang kerja paksa di Taiwan:

1. Hanya masuk kelas dua hari

Ratusan mahasiswa yang dipaksa bekerja ini hanya mendapatkan pelajaran di kelas selama dua hari dalam sepekan. Selebihnya, mereka menghabiskan waktu selama 4 hari sepekan untuk mengemas 30.000 lensa kontak di pabrik.

Waktu bekerja selama 10 jam dengan 2 jam istirahat.

Padahal, program kerja-magang yang ideal adalah satu tahun di kampus dan satu tahun di industri.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Taiwan memiliki kerja sama terkait program kerja-magang bagi mahasiswa.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, Indonesia Stop Kirim Mahasiswa

Ko juga mengungkap bahwa kebanyakan mahasiswa ini beragama Islam. Namun, mereka menerima makanan yang mengandung babi selama bekerja di pabrik.

"Meski kebanyakan dari para pelajar Indonesia adalah Muslim, yang mengagetkan mereka mendapat makanan yang mengandung babi," kata Ko.

2. Dipaksa universitas

Kementerian Pendidikan di Taiwan sebenarnya melarang program magang bagi mahasiswa tahun pertama.

Namun, pihak universitas mengakali aturan tersebut dengan membuat mereka bekerja dalam grup.

Proses pengiriman mahasiswa dilakukan seorang broker yang mendapat 200 dollar Taiwan atau sekitar Rp 93.795 per orang.

Mahasiswa sendiri sebenarnya sudah mulai mengeluh dengan sistem yang dilakukan pihak universitas. Namun, pejabat universitas meminta mereka untuk bersabar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com