Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko Santoso: Saya Larang Anggota BPN Sebut Pak Jokowi PKI, Itu Pepesan Kosong

Kompas.com - 27/12/2018, 22:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, melarang anggotanya menyebut Presiden Joko Widodo anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ia mengatakan, hal itu mustahil karena Jokowi lahir pada tahun 1961, sedangkan PKI dibubarkan tahun 1966.

"Saya sendiri juga melarang anggota BPN menyebut Pak Jokowi anggota PKI. Lah dia kelahiran 1961 masa terlibat PKI. Jelas pepesan kosong. Itu seperti balon dinaikin agar ditembakin. Jadi kita harus cerdas juga, tidak asal (kritik)," kata Djoko saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Maruf Amin: Ulama Sudah Banyak yang Sadar Isu Jokowi PKI Adalah Hoaks

Djoko juga mengajak semua pendukung pasangan capres dan cawapres agar tak saling membenci dan mengkritik dengan cerdas.

Ia menyebitkan, dalam negara yang demokratis, kritik antara pendukung capres di masa kampanye tentu akan banyak bermunculan.

Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan cerdas dan tidak disertai kebencian.

Baca juga: Heboh Pengakuan La Nyalla dan Isu PKI yang Tak Kunjung Padam

"Serangan-serangan itu saya kira wajar saja. Di antara orang yang berkompetisi wajar-wajar saja. Dalam era demokrasi itu wajar," ujar Djoko.

"Kalau yang incumbent dia akan membesar-besarkan hasilnya. Kalau dia oposisi, ya dia mengkritisi incumbent ya itu wajar saja. Cuma tentunya harus sehat lah. Jadi kita harus cerdas juga, tidak asal. Jangan yang muncul seperti orang benci. Yang wajar saja," lanjut Djoko.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com