JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, melarang anggotanya menyebut Presiden Joko Widodo anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ia mengatakan, hal itu mustahil karena Jokowi lahir pada tahun 1961, sedangkan PKI dibubarkan tahun 1966.
"Saya sendiri juga melarang anggota BPN menyebut Pak Jokowi anggota PKI. Lah dia kelahiran 1961 masa terlibat PKI. Jelas pepesan kosong. Itu seperti balon dinaikin agar ditembakin. Jadi kita harus cerdas juga, tidak asal (kritik)," kata Djoko saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).
Baca juga: Maruf Amin: Ulama Sudah Banyak yang Sadar Isu Jokowi PKI Adalah Hoaks
Djoko juga mengajak semua pendukung pasangan capres dan cawapres agar tak saling membenci dan mengkritik dengan cerdas.
Ia menyebitkan, dalam negara yang demokratis, kritik antara pendukung capres di masa kampanye tentu akan banyak bermunculan.
Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan cerdas dan tidak disertai kebencian.
Baca juga: Heboh Pengakuan La Nyalla dan Isu PKI yang Tak Kunjung Padam
"Serangan-serangan itu saya kira wajar saja. Di antara orang yang berkompetisi wajar-wajar saja. Dalam era demokrasi itu wajar," ujar Djoko.
"Kalau yang incumbent dia akan membesar-besarkan hasilnya. Kalau dia oposisi, ya dia mengkritisi incumbent ya itu wajar saja. Cuma tentunya harus sehat lah. Jadi kita harus cerdas juga, tidak asal. Jangan yang muncul seperti orang benci. Yang wajar saja," lanjut Djoko.