Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno Klaim Elektabilitas Prabowo-Sandi Capai 40 Persen

Kompas.com - 09/12/2018, 08:14 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengklaim elektabilitasnya bersama capres Prabowo Subianto mencapai 40 persen. Angka itu, kata dia, mengacu pada survei internal yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Alhamdulillah kita sudah capai 40 persen. Ini perlu kita syukuri, tapi kita masih jauh tertinggal kita masih kejar. Kita masih punya 130 hari lagi, kita yakin bisa menangkap aspirasi masyarakat,” tutur Sandiaga saat ditemui di daerah Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

Sandiaga yakin, di awal tahun 2019 hingga menjelang pemilihan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga akan terus meningkat.

Baca juga: Jika Gagal di Pilpres 2019, Prabowo Pilih Pensiun dan Kembali Berkuda

“Kami yakin dalam awal tahun depan kami akan terus (meningkat), kalau menyusul itu dari Allah, tetapi kalau kita kerja keras itu kita ikhtiar saja,” kata Sandiaga.

Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) menunjukkan elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2019 tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau cenderung stagnan selama dua bulan masa kampanye.

Berdasarkan hasil survei November 2018, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf berada pada angka 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen. Sementara responden yang masih belum menentukan pilihan sebesar 15,6 persen.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Siapkan Strategi Khusus 100 Hari Jelang Pilpres

Peneliti LSI Rully Akbar menilai, elektabilitas yang cenderung staganan karena tidak adanya adu gagasan antara tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Menurut Rully, hingga saat ini tim kampanye pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih berkutat pada isu-isu sensasional dan tidak substantif.

"Akibatnya dua bulan masa kampanye program dikalahkan isu sensasional yang tidak berpengaruh pada kenaikan elektabilitas," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Kompas TV Safari politik mengunjungi Pasar Cipulir Jakarta Selatan, calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, menyatakan jika terpilih nanti dirinya berencana akan mengubah sistem pembayaran anggota DPR yang disesuaikan dengan UU yang dihasilkan. Sandiaga menegaskan masyarakat tak ingin dirugikan jika anggota DPR menerima gaji namun tak menghasilkan apa - apa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com