Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Kompas.com - 10/12/2018, 18:08 WIB
Koordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai persoalan Hak Asasi Manusia ( HAM) selalu tertinggal dalam situasi kontestasi politik.

Hal itu merupakan salah satu poin yang disampaikan dalam Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018, yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember.

"Situasi ini dalam pantauan kami bukan memberikan atau menempatkan HAM sebagai agenda utama tapi sebaliknya, agenda HAM justru semakin mundur di tengah situasi kontestasi politik elektoral," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf: Lebih Baik Kawan Sebelah Jangan Ngomongin HAM, Malu Kita...

Yati menjelaskan, persoalan HAM tidak diperbincangkan atau tidak menjadi sebuah ukuran, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebaliknya, HAM justru dibicarakan dengan tujuan untuk menyerang lawan politik.

"Dalam kontestasi politik, baik pilkada maupun persiapan pilpres, agenda HAM sama sekali tidak dijadikan ukuran, parameter. Kalaupun pun muncul, tidak lebih sebagai alat serang antara dua kubu," jelas dia.

Baca juga: Komnas HAM: Infrastruktur Papua Maju, tetapi Ada Pelanggaran HAM

Yati pun mengambil contoh dalam kontestasi pilpres mendatang. Ia menyinggung bahwa isu HAM digunakan satu kubu untuk mengatakan lawannya memiliki keterkaitan dalam kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, isu HAM dikatakannya juga dimanfaatkan untuk mendongkrak suara oleh salah satu kubu.

"Misalkan kubu yang satu menyebut kubu yang satu adalah pelanggar HAM, kemudian kubu yang satu menyatakan akan menyelesaikan tapi sebetulnya itu hanya gimmick untuk mendapatkan dukungan politik untuk kontestasi berikutnya," ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Jangan Mimpi Ada Rekonsiliasi dalam Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Menurutnya, pembicaraan yang ada seharusnya bersifat substantif, dengan mencari jalan penyelesaian persoalan HAM serta pemenuhan hak-hak seseorang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X