Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Kompas.com - 10/12/2018, 18:08 WIB
Koordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai persoalan Hak Asasi Manusia ( HAM) selalu tertinggal dalam situasi kontestasi politik.

Hal itu merupakan salah satu poin yang disampaikan dalam Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018, yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember.

"Situasi ini dalam pantauan kami bukan memberikan atau menempatkan HAM sebagai agenda utama tapi sebaliknya, agenda HAM justru semakin mundur di tengah situasi kontestasi politik elektoral," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf: Lebih Baik Kawan Sebelah Jangan Ngomongin HAM, Malu Kita...


Yati menjelaskan, persoalan HAM tidak diperbincangkan atau tidak menjadi sebuah ukuran, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebaliknya, HAM justru dibicarakan dengan tujuan untuk menyerang lawan politik.

"Dalam kontestasi politik, baik pilkada maupun persiapan pilpres, agenda HAM sama sekali tidak dijadikan ukuran, parameter. Kalaupun pun muncul, tidak lebih sebagai alat serang antara dua kubu," jelas dia.

Baca juga: Komnas HAM: Infrastruktur Papua Maju, tetapi Ada Pelanggaran HAM

Yati pun mengambil contoh dalam kontestasi pilpres mendatang. Ia menyinggung bahwa isu HAM digunakan satu kubu untuk mengatakan lawannya memiliki keterkaitan dalam kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, isu HAM dikatakannya juga dimanfaatkan untuk mendongkrak suara oleh salah satu kubu.

"Misalkan kubu yang satu menyebut kubu yang satu adalah pelanggar HAM, kemudian kubu yang satu menyatakan akan menyelesaikan tapi sebetulnya itu hanya gimmick untuk mendapatkan dukungan politik untuk kontestasi berikutnya," ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Jangan Mimpi Ada Rekonsiliasi dalam Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Menurutnya, pembicaraan yang ada seharusnya bersifat substantif, dengan mencari jalan penyelesaian persoalan HAM serta pemenuhan hak-hak seseorang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X