Kompas.com - 10/12/2018, 17:35 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara peringatan Hari HAM Internasional ke-70 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara peringatan Hari HAM Internasional ke-70 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pelanggaran HAM, khususnya terkait konflik agraria, di Papua masih tinggi lantaran belum ada mekanisme yang komprehensif untuk menanganinya. 

Hal itu termasuk proyek infrastruktur yang sedang masif dilakukan di Papua.

"Terkait isu agraria ini berkolerasi dengan pembangunan infrastruktur di Papua dalam proyek strategi nasional. Memang ada kemajuan infrastruktur, tapi ada tantangan pelanggaran HAM yang perlu kita hadapi bersama-sama," katanya di Hari Peringatan HAM Internasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Jokowi dan Tantangan Membangun Papua

Menurutnya, permasalahan HAM di Papua sangatlah kompleks. Dimulai dari pelanggaran HAM masa lalu, langkah peradilannya, hingga ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

Terkait dengan agraria, ia menjelaskan, konflik bisa terjadi di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, tanah ulayat, maupun batas desa.

Taufan menegaskan, tingginya konflik agraria di Papua telah berdampak pada pelanggaran hak atas tanah, hak untuk hidup, hak atas kesejahteraan, dan hak masyarakat adat.

Baca juga: Persentase Desa Tertinggal Tertinggi Berada di Papua dan Papua Barat

Untuk itu, Taufan meminta Presiden Jokowi untuk membentuk sebuah komite khusus menangani masalah di Papua.

Sehingga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga saat ini sejalan juga dengan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.

"Nah, penanganan ini enggak bisa hanya akselerasi pembangunan di infrastruktur saja, kebijakan pemerintah harus komprehensif," kata Taufan.

Baca juga: Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Terkait konflik agraria di Papua, Komnas HAM mendapatkan aduan sebanyak total 5.828 berkas selama Januari-Desember 2018.

Adapun perincian total aduan tersebut di antaranya, hak atas tanah (1062); hak untuk hidup (188); hak atas kesejahteraan (2317); dan hak masyarakat adat (853).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X