Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pimpinan soal Alasan KPK Ajak Rohaniawan Cegah Korupsi

Kompas.com - 09/12/2018, 13:43 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, pihaknya juga menggandeng rohaniawan, seperti ustaz dan pendeta dalam pencegahan korupsi.

Di samping itu, KPK juga mengajak organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pasalnya, kata Laode, KPK juga menemukan praktik korupsi dalam pengadaan barang atau jasa yang diperuntukkan untuk pengembangan kegiatan keagamaan. Bahkan, ada koruptor yang menggunakan sandi dari istilah-istilah keagamaan.

Baca juga: Pimpinan KPK Heran dengan Praktik Permintaan Uang Pokir di Legislatif

"Perlu juga kita catat, kalau (pengadaan) Al-Quran saja sudah dikorupsi, gimana coba? Uang haji dikorupsi. Jadi maksudnya seperti itu," kata Laode dalam sebuah diskusi di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

"Bahkan, ya mohon maaf saja, kalau biasanya gelar perkara di KPK, itu (pelaku) biasanya mereka pakai bahasa Arab, jago sekali bahasa Arabnya. Bahkan, dijadikan kode, berapa juz? 1 juz, 2 juz, itu (setiap 1 juz setara) Rp 1 miliar," lanjut Laode.

Laode juga menceritakan, ada orang yang korupsi padahal ia sudah ditinggal istri, sementara anak-anaknya telah memiliki pekerjaan serta kehidupan yang mapan. Sehingga tak ada beban tanggungan keluarga yang tinggi.

Baca juga: KPK Diharap Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Konstruksi

"Pas kita lihat pas diwawancarai, 'Pak, kan Bapak sudah tidak punya istri, terus anak sudah pada selesai, sudah kerja baik, terus buat apa uang seperti ini?' Terus jawabannya gini 'Ya kalau ada yang minta tolong ada gereja yang bocor kita kasih sumbangan'" cerita Laode.

Dari hal-hal tersebut, Laode melihat perilaku koruptor seringkali bertentangan dengan nilai ajaran keagamaan yang sudah mereka terima.

"Jadi, enggak sinkron," katanya.

Dengan melibatkan para rohaniawan dan organisasi keagamaan, moralitas dari pihak target program pencegahan bisa semakin diperkuat.

Kompas TV Di Bekasi, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch dan Pemerintahan Kota bekasi meluncurkan whistle blowing system. Program whistle blowing system diluncurkan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan terjadinya korupsi di wilayah Kota Bekasi. Whistle blowing system diibaratkan seperti meniup peluit agar warga bisa melaporkan adanya praktik korupsi dengan melaporkan ke tingkatan wilayah Kota Bekasi atau ke pusat baik ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com