KPK Diharap Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Konstruksi

Kompas.com - 09/12/2018, 12:59 WIB
Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman (kiri) dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (dua dari kiri) dalam diskusi bertajuk Potensi Korupsi di Sektor Konstruksi di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/12/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman (kiri) dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (dua dari kiri) dalam diskusi bertajuk Potensi Korupsi di Sektor Konstruksi di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperkuat pencegahan korupsi di sektor konstruksi.

Menurut Andi, selama ini para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam asosiasinya lebih sering melihat KPK melakukan penindakan. Kesan tersebut, kata dia, ditangkap melalui pemberitaan-pemberitaan KPK di media.

Di sisi lain, pengusaha juga menginginkan KPK menjangkau mereka secara menyeluruh terkait edukasi langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor konstruksi.

"Teman-teman dari kontraktor menitip pesan kepada saya, 'Bang Andi boleh enggak sih muncul pencegahannya?'. Jadi benar-benar KPK itu hadir dari hulu sampai ke hilir melakukan pemberantasan dan pencegahan itu," kata Andi dalam diskusi bertajuk "Potensi Korupsi di Sektor Konstruksi" di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Baca juga: Sandiaga: Kalau Anggota DPR Tak Kerja, Tak Usah Digajilah, Saya Dukung KPK

Sehingga, kata dia, KPK tak hanya sekadar memberi efek jera kepada mereka yang sudah terjerat dalam korupsi.

"Minimal mungkin entah bagaimana caranya ke dia, 'Hei jangan lakukan itu, jangan lakukan itu'. Tetapi yang kita lakukan sekarang kan endingnya, bagaimana tiba-tiba orang itu terjadi (terjerat)," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku pihaknya sudah memprioritaskan pencegahan korupsi. Bahkan, ia menyebutkan anggaran program dan sumber daya manusia di bidang pencegahan KPK lebih besar dibanding penindakan.

"Bahkan kita kerjasama dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), Gapensi. Kita memiliki program pencegahan khususnya untuk dunia usaha," kata Laode.

Laode juga mengungkapkan, KPK telah meluncurkan buku Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha. Buku itu akan didistribusikan oleh KPK bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga hingga asosiasi kelompok usaha.

Buku tersebut juga akan dimuat dalam format digital di situs resmi KPK. Sehingga seluruh pihak bisa mengunduh dan mempelajari buku panduan tersebut.

Baca juga: Pimpinan KPK Heran dengan Praktik Permintaan Uang Pokir di Legislatif

"Karena sekarang itu kita juga sudah mulai menindak bukan cuma orang tapi juga perusahaan. Jadi kita juga harus bertanggung jawab tidak hanya menindak saja tetapi juga harus memberikan pencegahan," paparnya.

Laode juga menyinggung program pencegahan KPK turut melibatkan organisasi dan tokoh-tokoh keagamaan. Hal itu guna memperkuat aspek moralitas dari pihak target program pencegahan KPK.

Di sisi lain, kata dia, KPK juga selalu mendorong penerapan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari e-planning, e-budgeting, hingga e-catalogue. Hal itu guna menekan konflik kepentingan antara pihak dari pemerintah dan pengusaha.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X