Polemik PKS Vs Gerindra soal Wagub DKI Bisa Berdampak pada Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 07/12/2018, 09:18 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, polemik kursi wakil gubernur DKI Jakarta antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra bisa berpengaruh pada pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, polemik keduanya bisa mengurangi kekuatan koalisi pengusung pasangan nomor urut 02 itu.

Hendri menilai, kondisi ini mengkhawatirkan karena kekuatan Prabowo-Sandiaga sudah berkurang karena sikap partai koalisi lainnya.

"Jadi jangan dikurangi lagi kekuatannya. Demokrat sama PAN kan sudah keceplosan bahwa mereka mengutamakan pileg. Jangan ada lagi yang keceplosan menurut saya," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Persoalan Kepercayaan antara PKS dan Gerindra dalam Polemik Wagub DKI

Hendri mengatakan, PKS dan Partai Gerindra sudah lama berkoalisi. Dalam riwayat koalisi kedua partai ini, PKS lebih sering mengalah kepada Partai Gerindra.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS mengalah dengan tidak mencalonkan kadernya sebagai cagub maupun cawagub.

Selain itu, PKS yang merupakan petahana di Jawa Barat rela tidak mencalonkan kadernya pada pilkada. PKS memberikan keleluasaan kepada Partai Gerindra untuk menentukan sosok cagub itu.

Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS mendapatkan posisi cawagub mendampingi Sudrajat.

Menurut Hendri, PKS juga mengalah saat penentuan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga: PKS Sebut Pembahasan Wagub DKI Pengganti Sandiaga Belum Ada Kepastian

PKS harus berbesar hati menerima Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra untuk mengisi posisi cawapres.

Dengan riwayat itu, Hendri menilai, tidak berlebihan jika PKS mengharapkan posisi Wagub DKI. Dia mengatakan, sebaiknya PKS dan Gerindra segera menyelesaikan polemik ini agar tidak berdampak buruk pada pilpres.

Gerindra seharusnya menjalankan komitmen awal bahwa posisi wagub untuk PKS.

"Kalau enggak dipatuhi, bahayanya Gerindra dan PKS bisa retak. Kalau retak, pengaruhnya ke capres cawapres karena loyalis yang militan di kubu Prabowo-Sandi itu PKS," kata dia.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X