Polemik PKS Vs Gerindra soal Wagub DKI Bisa Berdampak pada Pemenangan Prabowo-Sandiaga - Kompas.com

Polemik PKS Vs Gerindra soal Wagub DKI Bisa Berdampak pada Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 07/12/2018, 09:18 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, polemik kursi wakil gubernur DKI Jakarta antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra bisa berpengaruh pada pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, polemik keduanya bisa mengurangi kekuatan koalisi pengusung pasangan nomor urut 02 itu.

Hendri menilai, kondisi ini mengkhawatirkan karena kekuatan Prabowo-Sandiaga sudah berkurang karena sikap partai koalisi lainnya.

"Jadi jangan dikurangi lagi kekuatannya. Demokrat sama PAN kan sudah keceplosan bahwa mereka mengutamakan pileg. Jangan ada lagi yang keceplosan menurut saya," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (7/12/2018).


Baca juga: Persoalan Kepercayaan antara PKS dan Gerindra dalam Polemik Wagub DKI

Hendri mengatakan, PKS dan Partai Gerindra sudah lama berkoalisi. Dalam riwayat koalisi kedua partai ini, PKS lebih sering mengalah kepada Partai Gerindra.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS mengalah dengan tidak mencalonkan kadernya sebagai cagub maupun cawagub.

Selain itu, PKS yang merupakan petahana di Jawa Barat rela tidak mencalonkan kadernya pada pilkada. PKS memberikan keleluasaan kepada Partai Gerindra untuk menentukan sosok cagub itu.

Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS mendapatkan posisi cawagub mendampingi Sudrajat.

Menurut Hendri, PKS juga mengalah saat penentuan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga: PKS Sebut Pembahasan Wagub DKI Pengganti Sandiaga Belum Ada Kepastian

PKS harus berbesar hati menerima Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra untuk mengisi posisi cawapres.

Dengan riwayat itu, Hendri menilai, tidak berlebihan jika PKS mengharapkan posisi Wagub DKI. Dia mengatakan, sebaiknya PKS dan Gerindra segera menyelesaikan polemik ini agar tidak berdampak buruk pada pilpres.

Gerindra seharusnya menjalankan komitmen awal bahwa posisi wagub untuk PKS.

"Kalau enggak dipatuhi, bahayanya Gerindra dan PKS bisa retak. Kalau retak, pengaruhnya ke capres cawapres karena loyalis yang militan di kubu Prabowo-Sandi itu PKS," kata dia.

Alotnya pencarian wagub DKI

Proses penentuan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali terhenti.

Pada 5 November 2018, Gerindra DKI dan PKS DKI telah bertemu dan sepakat calon wagub DKI berasal dari PKS. Kedua partai juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Akan tetapi, setelah pertemuan itu, kedua partai kembali mengambil sikap yang berlawanan. Gerindra DKI menilai, uji kelayakan dan kepatutan sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Baca juga: Pertemuan Gerinda dan PKS untuk Bahas Fit and Proper Test Calon Wagub DKI Ditunda

Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah awalnya menyatakan setuju.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap kepengurusan PKS dan Partai Gerindra di tingkat DKI Jakarta tidak lama-lama membahas urusan wakil gubernur.

Hal ini agar PKS DKI dan Gerindra DKI Jakarta bisa fokus mengurus Pemilihan Presiden 2019.

"Pokoknya kalau buat saya, Gerindra dan PKS cepat selesai urusan DKI biar menang di pilpres. Makin lama DKI, makin repot pilpres," ujar Mardani.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:


Close Ads X