Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik PKS Vs Gerindra soal Wagub DKI Bisa Berdampak pada Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 07/12/2018, 09:18 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, polemik kursi wakil gubernur DKI Jakarta antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra bisa berpengaruh pada pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, polemik keduanya bisa mengurangi kekuatan koalisi pengusung pasangan nomor urut 02 itu.

Hendri menilai, kondisi ini mengkhawatirkan karena kekuatan Prabowo-Sandiaga sudah berkurang karena sikap partai koalisi lainnya.

"Jadi jangan dikurangi lagi kekuatannya. Demokrat sama PAN kan sudah keceplosan bahwa mereka mengutamakan pileg. Jangan ada lagi yang keceplosan menurut saya," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Persoalan Kepercayaan antara PKS dan Gerindra dalam Polemik Wagub DKI

Hendri mengatakan, PKS dan Partai Gerindra sudah lama berkoalisi. Dalam riwayat koalisi kedua partai ini, PKS lebih sering mengalah kepada Partai Gerindra.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS mengalah dengan tidak mencalonkan kadernya sebagai cagub maupun cawagub.

Selain itu, PKS yang merupakan petahana di Jawa Barat rela tidak mencalonkan kadernya pada pilkada. PKS memberikan keleluasaan kepada Partai Gerindra untuk menentukan sosok cagub itu.

Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS mendapatkan posisi cawagub mendampingi Sudrajat.

Menurut Hendri, PKS juga mengalah saat penentuan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga: PKS Sebut Pembahasan Wagub DKI Pengganti Sandiaga Belum Ada Kepastian

PKS harus berbesar hati menerima Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra untuk mengisi posisi cawapres.

Dengan riwayat itu, Hendri menilai, tidak berlebihan jika PKS mengharapkan posisi Wagub DKI. Dia mengatakan, sebaiknya PKS dan Gerindra segera menyelesaikan polemik ini agar tidak berdampak buruk pada pilpres.

Gerindra seharusnya menjalankan komitmen awal bahwa posisi wagub untuk PKS.

"Kalau enggak dipatuhi, bahayanya Gerindra dan PKS bisa retak. Kalau retak, pengaruhnya ke capres cawapres karena loyalis yang militan di kubu Prabowo-Sandi itu PKS," kata dia.

Alotnya pencarian wagub DKI

Proses penentuan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali terhenti.

Pada 5 November 2018, Gerindra DKI dan PKS DKI telah bertemu dan sepakat calon wagub DKI berasal dari PKS. Kedua partai juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Akan tetapi, setelah pertemuan itu, kedua partai kembali mengambil sikap yang berlawanan. Gerindra DKI menilai, uji kelayakan dan kepatutan sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Baca juga: Pertemuan Gerinda dan PKS untuk Bahas Fit and Proper Test Calon Wagub DKI Ditunda

Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah awalnya menyatakan setuju.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap kepengurusan PKS dan Partai Gerindra di tingkat DKI Jakarta tidak lama-lama membahas urusan wakil gubernur.

Hal ini agar PKS DKI dan Gerindra DKI Jakarta bisa fokus mengurus Pemilihan Presiden 2019.

"Pokoknya kalau buat saya, Gerindra dan PKS cepat selesai urusan DKI biar menang di pilpres. Makin lama DKI, makin repot pilpres," ujar Mardani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com