Polemik PKS Vs Gerindra soal Wagub DKI Bisa Berdampak pada Pemenangan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 07/12/2018, 09:18 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, polemik kursi wakil gubernur DKI Jakarta antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra bisa berpengaruh pada pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, polemik keduanya bisa mengurangi kekuatan koalisi pengusung pasangan nomor urut 02 itu.

Hendri menilai, kondisi ini mengkhawatirkan karena kekuatan Prabowo-Sandiaga sudah berkurang karena sikap partai koalisi lainnya.

"Jadi jangan dikurangi lagi kekuatannya. Demokrat sama PAN kan sudah keceplosan bahwa mereka mengutamakan pileg. Jangan ada lagi yang keceplosan menurut saya," ujar Hendri ketika dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Persoalan Kepercayaan antara PKS dan Gerindra dalam Polemik Wagub DKI

Hendri mengatakan, PKS dan Partai Gerindra sudah lama berkoalisi. Dalam riwayat koalisi kedua partai ini, PKS lebih sering mengalah kepada Partai Gerindra.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS mengalah dengan tidak mencalonkan kadernya sebagai cagub maupun cawagub.

Selain itu, PKS yang merupakan petahana di Jawa Barat rela tidak mencalonkan kadernya pada pilkada. PKS memberikan keleluasaan kepada Partai Gerindra untuk menentukan sosok cagub itu.

Ahmad Syaikhu yang merupakan kader PKS mendapatkan posisi cawagub mendampingi Sudrajat.

Menurut Hendri, PKS juga mengalah saat penentuan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga: PKS Sebut Pembahasan Wagub DKI Pengganti Sandiaga Belum Ada Kepastian

PKS harus berbesar hati menerima Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra untuk mengisi posisi cawapres.

Dengan riwayat itu, Hendri menilai, tidak berlebihan jika PKS mengharapkan posisi Wagub DKI. Dia mengatakan, sebaiknya PKS dan Gerindra segera menyelesaikan polemik ini agar tidak berdampak buruk pada pilpres.

Gerindra seharusnya menjalankan komitmen awal bahwa posisi wagub untuk PKS.

"Kalau enggak dipatuhi, bahayanya Gerindra dan PKS bisa retak. Kalau retak, pengaruhnya ke capres cawapres karena loyalis yang militan di kubu Prabowo-Sandi itu PKS," kata dia.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X