Kata Ma'ruf Amin, Perlu Dialog untuk Selesaikan Masalah di Papua

Kompas.com - 07/12/2018, 08:48 WIB
Maruf Amin bantah dirinya sakit di kediamannyaKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Maruf Amin bantah dirinya sakit di kediamannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin, menyatakan bersedia berdialog dengan para tokoh Papua untuk menyelesaikan masalah keamanan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat ditemui di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

"Saya kira dialog itu selalu terbuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa," kata Ma'ruf.

Namun, kata Ma'ruf, dialog itu harus dilakukan dalam bingkai NKRI sehingga tak ada opsi pelepasan Papua.

Baca juga: 9 Karyawan Istaka Karya Dipastikan Tewas dibunuh KKB di Nduga Papua

Berbagai hal yang dielaborasi dalam dialog itu di antaranya menyerap aspirasi masyarakat Papua mengenai hal-hal yang selama ini dianggap kurang diberikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sudah diberikan kepada Papua. Pemerintah perlu mengetahui apakah ada yang kurang dari otonomi khusus tersebut.

"Otonomi khusus ini kurangnya di mana. bisa didialogkan. Tapi ada limitatifnya. Sepanjang itu masih dalam kerangka NKRI dialog itu selalu terbuka," lanjut dia.

Baca juga: 3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Diberitakan, kelompok bersenjata di Papua, Sabtu (1/12/2018), membunuh 20 orang Kabupaten Nduga.

Korban terdiri dari 19 pekerja proyek jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di jalur Trans Papua. Satu korban jiwa lainnya adalah seorang orang personel TNI.

Pembantaian ini diduga dilakukan oleh kelompok separatis, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Polri dan TNI masih melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X