Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said: Baru Periode Ini, Penyidik KPK Disiram Air Keras Tanpa Ada Tindakan

Kompas.com - 01/12/2018, 15:01 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menilai, tren praktik korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memburuk.

Hal itu, menurut Sudirman, tidak hanya dilihat dari sisi jumlah pejabat publik yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyoroti kasus kekerasan yang dialami oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Pada April 2017, Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal setelah menunaikan shalat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhsan, Jalan Deposito RT 03/10, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Baca juga: Novel Baswedan Kembali Minta Presiden Bentuk TGPF Terkait Kasus Penyerangannya

 

Lebih dari satu tahun berlalu, kasus Novel tak kunjung terungkap.

"Dan memang tanda-tandanya cukup menarik misalnya baru di periode ini seorang penyidik KPK disiram air keras tanpa ada tindakan," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Selain itu, Sudirman juga menyinggung empat pimpinan lembaga tinggi negara di era Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi.

Catatan Kompas.com, setidaknya ada empat pimpinan lembaga tinggi negara yang berurusan dengan KPK, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar; mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman; mantan Ketua DPR, Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Baca juga: Pegawai KPK Kritik Pernyataan Moeldoko soal Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Tiga di antaranya tengah menjalani hukuman sebagai terpidana. Sementara, Taufik Kurniawan berstatus tersangka dan ditahan oleh KPK.

"Baru periode ini empat lembaga negara, kepalanya itu, masuk penjara," kata dia.

Sudirman menilai, memburuknya praktik korupsi saat ini terjadi karena ada kecenderungan melemahnya fungsi kontrol sosial.

Di sisi lain, ia juga melihat lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah.

"Jadi ini tanda-tanda bahwa sedang terjadi pelemahan. Check and balance dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan PR bersama siapa pun nanti yang memerintah karena ini tanggung jawab negara," kata Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com