Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra: Jangan Lupa, Pak Prabowo Pernah Jadi Cawapresnya Bu Megawati

Kompas.com - 30/11/2018, 14:11 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta PDI Perjuangan tidak hanya mengaitkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Soeharto.

Muzani mengingatkan bahwa Prabowo yang kerap dikaitkan dengan Soeharto itu pernah dipilih menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

"Saya kira itu sebagai sebuah kenyataan ya. Betul, Pak Prabowo pernah menjadi menantu Pak Harto, tetapi jangan lupa Pak Prabowo juga pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati," ujar Muzani di kompleks parlemen, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Luhut Sebut Prabowo Asbun soal Utang Indonesia

 

Menurut dia, seharusnya tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai status-status itu.

Muzani menanggapi politisi PDI-P, Ahmad Basarah, yang kembali mengaitkan Prabowo dengan Soeharto. Basarah menyebut Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo adalah guru korupsi.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

 

Dengan fakta yang ada, Muzani tidak setuju jika Prabowo diidentikan hanya dengan pemerintahan Soeharto saja.

"Tetapi yang ini tidak diidentikan, Pak Prabowo pernah jadi cawapres Ibu Mega. Saya ikut tanda tangan waktu itu," kata dia.

Baca juga: Kubu Jokowi Minta Prabowo Merujuk Data BPS jika Bicara Perekonomian

 

Megawati dan Prabowo pernah berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2009. Pada saat itu, pasangan Mega-Prabowo bersaing dengan dua pasang calon lain yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Sebelumnya diberitakan, Basarah menyebutkan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

Baca juga: Gerindra: Pidato Prabowo soal Korupsi Tak Bisa Dikaitkan dengan Caleg Eks Koruptor

Hal itu disampaikan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Kompas TV Sebelumnya juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Ahmad Basarah mengatakan Presiden kedua RI Soeharto adalah yang mengajarkan korupsi di Indonesia. Ucapan Basarah ini menanggapi pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Singapura yang menyebutkan korupsi di Indonesia seperti penyakit kanker stadium empat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com