Gerindra: Pidato Prabowo soal Korupsi Tak Bisa Dikaitkan dengan Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 30/11/2018, 12:30 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri sarapan bersama relawan dan tokoh masyarakat serta pimpinan koalisi Indonesia Adil Makmur wilayah Ponorogo di rumah makan Sate Lego, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (1/11/2018). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri sarapan bersama relawan dan tokoh masyarakat serta pimpinan koalisi Indonesia Adil Makmur wilayah Ponorogo di rumah makan Sate Lego, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (1/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, tidak ada masalah dengan keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meloloskan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif.

Pasalnya, orang tersebut sudah menjalankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

"Orang yang sudah dihukum, sudah mendapat sanksi, sudah kapok, sudah bertobat, sudah berjanji tidak akan mengulangi dan janji jadi orang baik. Lalu siap diawasi dan dibina, siap diberi sanksi yang paling berat dari masyarakat dalam hal ini dari partai, maka perlu mendapat haknya lagi untuk jadi caleg," ujar Sodik ketika dihubungi, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Coret Caleg Eks Koruptor Saja Prabowo Tak Bisa, Sekarang Sebut Korupsi Stadium 4

Hal itu disampaikan Sodik menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengkritik pidato Prabowo di Singapura.

Pidato Prabowo soal korupsi di Indonesia dinilai tidak sejalan dengan perbuatannya yang meloloskan caleg eks koruptor.

Sodik mengatakan, pidato Prabowo tersebut tidak bisa dikaitkan dengan daftar caleg Gerindra. Menurut dia, Prabowo sedang menegaskan perlunya pemberantasan yang efektif terhadap budaya korupsi ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Strategi pemberantasan korupsi itu harus efektif dan memberikan efek jera.

"Yang dimaksud Prabowo adalah peningkatan keseriusan dan kesungguhan dalam pemberantasan, pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penghukuman yang efektif dan berat yang membuat kapok," kata Sodik.

Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

Namun, mereka yang sudah menjalankan hukumannya harus dibina dan diberikan haknya, termasuk hak politik.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada ketidaksesuaian antara pidato Prabowo di Singapura mengenai korupsi di Indonesia.

Pada sebuah forum, Prabowo menyebutkan bahwa kondisi korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Hasto mengatakan, pidato Prabowo yang ingin mengurangi korupsi tidak sejalan dengan sikapnya di internal partai.

"Jadi, orang melihat beda antara retorika dan sebuah tindakan nyata. Ini yang kami sayangkan. Mencoret caleg eks koruptor saja Pak Prabowo tidak bisa. Kemudian, mengatakan kita stadium 4 dalam korupsi," ujar Hasto.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
Kemenpan RB Soroti Ada ASN yang Memilih Profesinya Karena Alasan Aman dan PHK Kecil

Kemenpan RB Soroti Ada ASN yang Memilih Profesinya Karena Alasan Aman dan PHK Kecil

Nasional
UPDATE 16 September: Spesimen Covid-19 yang Diperiksa dalam Sehari di Bawah 100.000

UPDATE 16 September: Spesimen Covid-19 yang Diperiksa dalam Sehari di Bawah 100.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.