Gerindra: Pidato Prabowo soal Korupsi Tak Bisa Dikaitkan dengan Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 30/11/2018, 12:30 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri sarapan bersama relawan dan tokoh masyarakat serta pimpinan koalisi Indonesia Adil Makmur wilayah Ponorogo di rumah makan Sate Lego, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (1/11/2018). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri sarapan bersama relawan dan tokoh masyarakat serta pimpinan koalisi Indonesia Adil Makmur wilayah Ponorogo di rumah makan Sate Lego, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (1/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai, tidak ada masalah dengan keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meloloskan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif.

Pasalnya, orang tersebut sudah menjalankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

"Orang yang sudah dihukum, sudah mendapat sanksi, sudah kapok, sudah bertobat, sudah berjanji tidak akan mengulangi dan janji jadi orang baik. Lalu siap diawasi dan dibina, siap diberi sanksi yang paling berat dari masyarakat dalam hal ini dari partai, maka perlu mendapat haknya lagi untuk jadi caleg," ujar Sodik ketika dihubungi, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Coret Caleg Eks Koruptor Saja Prabowo Tak Bisa, Sekarang Sebut Korupsi Stadium 4

Hal itu disampaikan Sodik menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengkritik pidato Prabowo di Singapura.

Pidato Prabowo soal korupsi di Indonesia dinilai tidak sejalan dengan perbuatannya yang meloloskan caleg eks koruptor.

Sodik mengatakan, pidato Prabowo tersebut tidak bisa dikaitkan dengan daftar caleg Gerindra. Menurut dia, Prabowo sedang menegaskan perlunya pemberantasan yang efektif terhadap budaya korupsi ini.

Strategi pemberantasan korupsi itu harus efektif dan memberikan efek jera.

"Yang dimaksud Prabowo adalah peningkatan keseriusan dan kesungguhan dalam pemberantasan, pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penghukuman yang efektif dan berat yang membuat kapok," kata Sodik.

Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

Namun, mereka yang sudah menjalankan hukumannya harus dibina dan diberikan haknya, termasuk hak politik.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada ketidaksesuaian antara pidato Prabowo di Singapura mengenai korupsi di Indonesia.

Pada sebuah forum, Prabowo menyebutkan bahwa kondisi korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.

Hasto mengatakan, pidato Prabowo yang ingin mengurangi korupsi tidak sejalan dengan sikapnya di internal partai.

"Jadi, orang melihat beda antara retorika dan sebuah tindakan nyata. Ini yang kami sayangkan. Mencoret caleg eks koruptor saja Pak Prabowo tidak bisa. Kemudian, mengatakan kita stadium 4 dalam korupsi," ujar Hasto.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X