Anggap Korupsi Semakin Marak, Prabowo-Sandiaga Susun Program Pencegahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menilai sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa korupsi di Indonesia nyata dan menjadi persoalan serius.

Ia menyoroti pentingnya penguatan program pencegahan korupsi di berbagai lini.

Oleh karena itu, kata Sandiaga, ia bersama calon presiden Prabowo Subianto beserta Badan Pemenangan Nasional (BPN) sedang menyusun program penguatan pencegahan korupsi.

"Kami lagi menyusun (program) pencegahan korupsi, ini dalam satu platform dan itu kami taruh dalam visi-misi, dan rencana kerja kami," kata Sandiaga di sela-sela kegiatan olahraganya di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Karena Pak Kwik (Kwik Kian Gie), saya, Pak Rizal Ramli, Pak Prabowo kemarin sempat bertemu, bahwa akar permasalahannya itu adalah pencegahan. Karena ini semakin marak dan ini ada yang salah di sistem ini," lanjut Sandiaga.

Menurut dia, penguatan pencegahan korupsi harus melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, KPK, aktivis antikorupsi, pelaku usaha, politisi hingga kepala daerah.

Selain itu, Sandiaga berpandangan sanksi hukum harus memberikan efek jera.

Saat ditanya secara spesifik terkait langkah pencegahan korupsi, Sandiaga menyinggung persoalan korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Ia mengatakan, salah satu faktor yang membuat kepala daerah korupsi adalah biaya politik yang tinggi.

"Jadi kalau nanti, kami bisa hasilkan satu kebijakan untuk menekan ongkos politik. Sehingga kepala daerah itu tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak, dan akhirnya harus meminjam uang dan menggunakan kebijakan setelah terpilih untuk membayar utangnya itu dan dia harus korupsi," kata dia.

"Itu tidak harus terjadi. Kita harus fokuskan ke arah sana. Jangan siklus ini terus berulang. Karena ini (masalah) real, dan empat tahun kita lihat bukannya korupsi makin turun ternyata makin naik," kata Sandiaga.