Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Nilai UU Pemilu Tumpang Tindih

Kompas.com - 26/11/2018, 20:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tumpang tindih.

Hal itu, kata Arief, terkadang menyulitkan KPU untuk mengimplementasikannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

"Ada beberapa catatan memang, karena pasalnya tumpang tindih. Pasalnya yang diimplementasikan di lapangan kadang-kadang menyulitkan kita," kata Arief usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Oleh karenanya, Arief mendorong adanya revisi terhadap UU Pemilu, agar penyelenggaraan Pemilu tidak lagi tumpang tindih dalam hal instrumen hukumnya. UU hasil revisi, kata Arief, bisa diimplementasikan pada Pemilu 2024.

Arief mendorong supaya revisi bisa secepatnya dilakukan usai pelaksanaan Pemilu 2019.

Harapannya, supaya penyelenggara Pemilu, DPR, dan pemerintah punya waktu yang cukup untuk memahami Undang-Undang sebelum revisi, saat merevisi, dan mengimplementasikan hasil revisi.

Jika penyempurnaan Undang-Undang Pemilu tak dilakukan dengan segera, arief mengkhawatirkan, akan berdampak pada pembuatan Peraturan KPU (PKPU). Selain juga menyebabkan sosialisasi ke masyarakat menjadi kurang maksimal.

Baca juga: Dalam Sidang Gugatan UU Pemilu, Hakim MK Sebut PSI Baper

"Nanti kalau Undang-Undang Pemilu harus direvisi, itu ya lakukan segera setelah Pemilu (2019) selesai. Sehingga penyelenggara Pemilu yang akan datang (2024) itu punya waktu yang cukup buat memahami UU, merevisi UU, baru kemudian melaksanakannya," ujar Arief.

"Jangan sampai seperti kemarin, kita kan harus bertumbukan jadwalnya. Saat Undang-Undang selesai, kemudian harus langsung bikin PKPU, sosialisasi ke peserta pemilu dan sekaligus menjalankanmnya. Sebenarnya ini tidak baik, sebab jadi kejar-kejaran," sambungnya.

Kompas TV Dua sosok Gatotkaca mendampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sukoharjo, Suci Handayani masuk satu kios ke kios lain di Pasar Kartasura, Sukorharjo, Jawa Tengah. Gatotkaca mendampingi Suci memberitahu dengan contoh kertas suara bahwa pada 17 april ada pemilihan umum ke para pedagang dan pembeli di pasar. Bagi yang belum terdaftar jadi pemilih, juga dibujuk sang komisioner untuk mendaftar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com