Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Lampung, Jokowi Sebut Elektabilitasnya Masih Kurang di 2 Kabupaten Ini

Kompas.com - 24/11/2018, 19:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo mengatakan, elektabilitas dirinya di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus, Lampung, masih butuh digenjot lagi.

Hal itu disampaikan Jokowi di depan Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018).

"Yang masih berat itu di Lampung Utara. Terakhir saya cek (elektabilitas) baru 36 persen. Kita perlu kerja keras agar (elektabilitas) di Lampung Utara ini bisa naik seperti di kabupaten lain," ujar Jokowi.

"Di Tenggamus juga. Tapi lebih baik, hanya 50-50. Dua (kabupaten) ini saya titip, hati-hati," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, kerja politik harus didasarkan dengan data, bukan asal bicara.

Setiap pagi, lanjut Jokowi, "sarapannya" adalah data. Pada Senin sampai Jumat, data yang tersaji di mejanya ialah mengenai harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Apabila ada lonjakan harga sebuah komoditas, ia akan langsung menelepon menteri terkait.

Namun di akhir pekan, data yang tersaji di depannya setiap pagi adalah mengenai elektabilitas di setiap daerah di Indonesia.

"Jadi angka-angka survei itu saya pelajari semuanya ya. Memang semuanya perlu kerja keras kita semua," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Ini Wong Ndeso...

Di samping itu, Jokowi senang elektabilitasnya di sejumlah kabupaten di Lampung cukup tinggi.

Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Jika kondisinya demikian, target 70 persen suara dalam Pilpres 2019 diyakini dapat terwujud.

"Kemarin saya masuk ke Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, feeling saya kalau 70 persen sih dapat. Insya Allah. Kan saya nyalami satu per satu, kerasa betul mana yang dukung mana yang enggak. Oh ini ya dukung, oh ini ya ragu, wah ini enggak. Tapi dengan kerja keras, Insya Allah sangat bisa mencapai target," lanjut Jokowi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo kecewa dengan banyaknya berita bohong dan fitnah yang kerap dituduhkan pada dirinya. Presiden Jokowi bakal mencari siapa yang kerap menyebar isu bohong. Pernyataan Presiden Jokowi disampaikan saat membagikan sertifikat tanah untuk warga lampung tengah di Lapangan Tenis Indoor Gunung Sugih. Di dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengimbau agar jangan terpecah belah dengan berita bohong dan fitnah.<br /> <br /> Presiden Jokowi menyebut bahwa selama 4 tahun menjadi kepala negara dirinya selalu dikaitkan dengan PKI. Kesal dengan berita bohong dan fitnah, Presiden Joko Widodo bakal mencari siapa yang menyebarkan berita bohong itu.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com