Reformasi Parpol Perlu Dilakukan untuk Cegah Praktik Korupsi

Kompas.com - 24/11/2018, 11:34 WIB
Ilustrasi ThinkstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, reformasi partai politik (parpol) sangat mendesak untuk dilakukan sebagai upaya mencegah praktik korupsi di institusi itu.

Hal tersebut disampaikan Syamsuddin menanggapi Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang akan diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Desember 2018 di Jakarta.

Dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) itu juga rencananya akan dilakukan penandatanganan MoU dengan semua Ketum Parpol tentang urgensi melembagakan sistem integritas partai.

“(Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi) Tujuannya untuk pembenahan parpol, termasuk mengurangi potensi korupsi oleh politisi dan pejabat publik dari parpol,” kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Sabtu (24/11/2018)

Baca juga: Bantah Dahnil, Polisi Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi Kemah Tak Mengada-ada

Syamsuddin menuturkan ada lima  Sistem integritas partai politik. Lima aspek itu yakni standar etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, serta tata kelola keuangan yang baik.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) pada 4 Desember 2018 di Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya akan mengundang para ketua umum dari 16 partai politik dalam kegiatan tersebut.

Febri mengungkapkan, 61,17 persen pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan praktisi politik.

Di sisi lain, ia menyebutkan sebanyak 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD dan 104 kepala daerah terjerat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu angka korupsi politik harus ditekan.

"Angka-angka ini tentu saja sangat kita sesalkan dan jika boleh berharap, ke depan jumlah pelaku korupsi tidak perlu bertambah lagi," papar Febri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Nasional
Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Nasional
Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Nasional
Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Nasional
Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Nasional
Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Nasional
Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X