Kompas.com - 23/11/2018, 16:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan, Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti kompetensi seseorang untuk menjadi pengendara.

Kepemilikan SIM untuk memastikan pengemudi memiliki kemampuan berkendara dan sesuai dengan asas keselamatan.

Hal ini dikatakan Refdi menanggapi Partai Keadilan Sejahtera yang menjadikan pemberlakuan SIM seumur hidup sebagai salah satu janji kampanyenya pada Pemilu 2019.

Refdi mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan terkait usulan SIM seumur hidup ini.

"SIM itu kan sebenarnya kompetensi, di sana makanya disyarakatkan ada ujian kesehatan, ujian keterampilan, persyaratan usia, ada pengetahuan dan keterampilan," kata Refdi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Tanggapan Polri soal Janji PKS Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup

Ia menyebutkan, kemampuan seseorang dan seiring bertambahnya usia dapat memengaruhi orang tersebut ketika menghadapi situasi tertentu saat mengemudi.

"Di sana kan ada bagaimana orang melakukan reaksi saat berhadapan dengan situasi tertentu, apakah dengan usia lanjut bisa menghadapi hal-hal seperti itu," jelas dia.

Oleh karena itu, perlu kajian mendalam dan perbincangan antara para pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Tentu masih perlu adanya masukan-masukan dari stakeholder dan kajian-kajian, selama yang kita ciptakan adalah pengemudi yang berkeselamatan," ujar Refdi.

Baca juga: PKS Nilai Pemberlakuan SIM Seumur Hidup Tak Berpotensi Meningkatkan Kecelakaan Lalin

Selain pemberlakuan SIM seumur hidup, PKS juga menjanjikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor.

Soal usulan ini, Refdi mengatakan hal yang hampir sama. Perlu perbincangan lebih jauh, termasuk mendengarkan pendapat pemerintah daerah.

Ia mengingatkan, pajak kendaraan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan asli daerah.

"Pajak kendaraan bermotor itu menjadi hal yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan daerah, dan di sana juga ada persentase dari pajak kendaraan bermotor guna kepentingan perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan fasilitas jalan, kemudian mendukung keselamatan lalu lintas," kata Refdi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Nasional
Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Nasional
Polemik 'Amplop' Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Polemik "Amplop" Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Nasional
Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nasional
KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

Nasional
Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Nasional
Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan 'Reshuffle'

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Nasional
Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Nasional
Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Nasional
Merdeka dengan KUHP Nasional

Merdeka dengan KUHP Nasional

Nasional
Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Nasional
Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Nasional
Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi 'Online', Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi "Online", Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Nasional
Pintu 'Reshuffle' Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Pintu "Reshuffle" Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.