PKS Nilai Pemberlakuan SIM Seumur Hidup Tak Berpotensi Meningkatkan Kecelakaan Lalin

Kompas.com - 23/11/2018, 08:33 WIB
Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimKetua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan pemberlakuan SIM seumur hidup yang mereka janjikan tidak berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian mengungkapkan pembuatan SIM setiap lima tahun juga tidak menjamin keselamatan pengendara dan tidak menurunkan angka kecelakaan.

"Jadi saya kira selama ini setiap 5 tahunan juga kecelakaan, tetapi yang juga kita sampaikan bahwa sebetulnya kebijakan ini tidak ada kaitannya dengan meningkatnya kecelakaan," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Nantinya, untuk menjamin keselamatan itu, mereka akan mengadakan evaluasi dan pemberlakuan sanksi bagi pengendara yang kerap melanggar aturan lalu lintas.

Baca juga: PKS Berjanji Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup

"Nanti misalnya ada evaluasi ketika sekian poin (pelanggaran) yang dilakukan, maka nanti apakah ada sanksi tertentu, misalnya dibekukan atau misalnya sanksi penarikan," ungkap Pipin.

Pada kesempatan yang sama, Juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menambahkan, yang terpenting adalah seleksi ketat di awal saat seseorang membuat SIM tersebut.

Menurutnya, jika SIM dibuat setiap lima tahun sekali tanpa seleksi yang ketat, juga akan berakibat munculnya pengendara yang tidak kompeten sehingga tetap mengakibatkan kecelakaan.

"Yang terpenting bagaimana quality control di awal-awal membuat SIM itu, sehingga tidak perlu membuat lagi, mengulang lagi," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: PKS Yakin Pemberlakuan SIM Seumur Hidup Tak Ganggu Pemasukan Negara

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dua program yang akan diperjuangkan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.