PKS Nilai Pemberlakuan SIM Seumur Hidup Tak Berpotensi Meningkatkan Kecelakaan Lalin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan pemberlakuan SIM seumur hidup yang mereka janjikan tidak berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian mengungkapkan pembuatan SIM setiap lima tahun juga tidak menjamin keselamatan pengendara dan tidak menurunkan angka kecelakaan.

"Jadi saya kira selama ini setiap 5 tahunan juga kecelakaan, tetapi yang juga kita sampaikan bahwa sebetulnya kebijakan ini tidak ada kaitannya dengan meningkatnya kecelakaan," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Nantinya, untuk menjamin keselamatan itu, mereka akan mengadakan evaluasi dan pemberlakuan sanksi bagi pengendara yang kerap melanggar aturan lalu lintas.

Baca juga: PKS Berjanji Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup

"Nanti misalnya ada evaluasi ketika sekian poin (pelanggaran) yang dilakukan, maka nanti apakah ada sanksi tertentu, misalnya dibekukan atau misalnya sanksi penarikan," ungkap Pipin.

Pada kesempatan yang sama, Juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menambahkan, yang terpenting adalah seleksi ketat di awal saat seseorang membuat SIM tersebut.

Menurutnya, jika SIM dibuat setiap lima tahun sekali tanpa seleksi yang ketat, juga akan berakibat munculnya pengendara yang tidak kompeten sehingga tetap mengakibatkan kecelakaan.

"Yang terpenting bagaimana quality control di awal-awal membuat SIM itu, sehingga tidak perlu membuat lagi, mengulang lagi," ujarnya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: PKS Yakin Pemberlakuan SIM Seumur Hidup Tak Ganggu Pemasukan Negara

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dua program yang akan diperjuangkan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.