Alasan PKS Usulkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor akan membuat publik semakin gencar untuk memiliki kendaraan roda dua dan memperparah kemacetan.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Pipin Sopian, mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang mereka temukan, kendaraan roda dua bukan menjadi penyumbang utama kemacetan.

"Yang kami kaji dan kami dapatkan adalah yang membuat kemacetan utama adalah kendaraan roda empat dibanding kendaraan roda dua," tutur Pipin saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Pipin menyebutkan, kebijakan tersebut adalah bentuk keberpihakan PKS terhadap angkutan roda dua.

Baca juga: PKS: Penghapusan Pajak Sepeda Motor Akan Menurunkan Pendapatan Daerah, tapi...

Menurut PKS, sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang krusial dalam hidup masyarakat Indonesia sehari-hari.

Pipin menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, Kereta Rel Listrik (KRL) mengangkut sebanyak 7 juta penumpang dalam seminggu.

Sementara itu, ojek online dapat mengangkut 15 juta penumpang dalam seminggu.

Pipin mengatakan, ojek online telah menjadi pilihan yang digemari masyarakat karena mudah, murah, dan efektif.

"Dalam beberapa kajian misalnya, commuter line mengngangkut 1 juta penumpang per hari, sedangkan ojek online saat ini sudah 15 juta seminggu, artinya perbandingannya dua kali, 15 juta dan 7 juta," terang Pipin.

Baca juga: PKS Berjanji Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup

Oleh sebab itu, menurut PKS, kebijakan tersebut memiliki alasan yang kuat. 

Pipin tak menampik usulan ini akan menimbulkan pro kontra.

"Keberpihakan kita kepada roda dua sangat rasional dan dibutuhkan. Ini tentu akan pro dan kontra tapi kita melihat yang diuntungkan adalah masyarakat kecil. Itulah prioritas kampanye PKS ke depan," ujar Pipin.

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dua program itu adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.