Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Yakin Jokowi-Ma'ruf Raup 79 Persen Suara

Kompas.com - 07/11/2018, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yakin elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 di atas 70 persen.

Hal itu diungkapkan Oesman dalam pidatonya pada acara pembekalan calon anggota legislatif dari Partai Hanura oleh Jokowi di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (7/11/2018).

"Survei yang saya catat, Jokowi-Ma'ruf Amin 79 persen. Itu Oesman Sapta yang survei," ujar Oesman.

Mendengar itu, sekitar 300 calon legislatif Partai Hanura langsung bersorak sorai sambil bertepuk tangan.

Baca juga: Elektabilitas 16 Parpol Peserta Pemilu di 10 Provinsi Terbesar Menurut LSI Denny JA

Oesman juga menyoroti sejumlah lembaga survei yang menempatkan partainya dengan tingkat elektabilitas yang rendah dibandingkan dari partai politik lain.

"Orang bilang survei kita kecil. Siapa yang bayar survei? Kita belum pernah ya bayar-bayar survei," ujar Oesman.

Dalam pidato itu, Oesman sekaligus mengingatkan mengapa masyarakat harus memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Bawaslu Mengaku Dilema soal Kasus Dugaan Curi Start Jokowi-Maruf

Menurut dia, masyarakat harus memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf atas alasan Indonesia butuh percepatan pembangunan infrastruktur.

"Alasannya sangat mendasar. Karena saya adalah orang daerah, kita semua ini adalah orang daerah dan daerah itu  membutuhkan pembangunan, tak hanya di Jakarta, tapi di pelosok Tanah Air," ujar Oesman.

Hadir dalam acara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKPI Diaz Hensdropriyono serta sejumlah petinggi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Kompas TV Apakah benar pernyataan Prabowo bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi kebodohan?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com