Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, PBB Pastikan Belum Dukung Siapa pun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan sikap Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf adalah keputusan pribadi. Sikap Yusril tidak secara otomatis membuat PBB mendukung Jokowi-Ma'ruf juga.

"Intinya kami belum bersikap apa-apa," ujar Ferry kepada Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

Ferry mengatakan partainya baru menentukan arah dukungan dalam Pemilihan Presiden 2019 pada akhir tahun ini. Kata dia, keputusan mengenai dukungan itu harus melalui mekanisme partai.

DPP PBB harus mengumpulkan aspirasi dari semua pengurus sampai tingkat paling bawah.

Baca juga: Cerita soal Bergabungnya Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf

Mengenai keputusan Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Ferry mengatakan partai menghargai itu. PBB melihat itu sebagai sikap pribadi Yusril berkaitan dengan profesinya selama ini.

"Kami menghargai dan menghormati keputusan Beliau pribadi karena sampai sejauh ini Beliau dikenal sebagai pengacara profesional yang selalu membela siapa saja. Prinsipnya kami menghargai itu," ujar Ferry.

Kata Yusril soal dukungan PBB

Sebelumnya, pengacara Yusril Ihza Mahendra bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Lalu bagaimana dengan Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril?

Yusril mengatakan, ia bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf atas tawaran Erick Thohir, yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Namun, menurut Yusril, Erick Thohir sama sekali tak menyinggung soal dukungan PBB di Pilpres saat membicarakan tawaran itu.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacaranya, Jokowi Bilang, Alhamdulillah

"Pak Erick bilang, 'yang penting Pak Yusrilnya'. Masalah PBB sama sekali tidak disinggung dalam pembicaraan dengan Pak Erick," kata Yusril.

Menurut Yusril, PBB sampai saat ini belum memutuskan memberikan dukungan Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. PBB juga, kata dia, memang tidak dalam posisi bisa mencalonkan paslon. Sebab, PBB saat ini tidak mempunyai kursi di DPR sebagai syarat pencalonan.

"Kalau memberi dukungan, sifatnya informal. Masalah itu akan dibahas dan diputuskan bulan Desember nanti dalam Rakornas PBB," kata Ketua Umum PBB ini.