Bawaslu Mengaku Dilema soal Kasus Dugaan "Curi Start" Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 07/11/2018, 18:44 WIB
 Kordinator Divisi Pelanggaran dan Penanganan, Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo di Bengkulu KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Kordinator Divisi Pelanggaran dan Penanganan, Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo di Bengkulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawaslu Pemiliu berada dalam posisi yang dilematis dalam memutuskan kasus dugaan ''curi start" kampanye media massa pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan dilema tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.  

Bawaslu dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan bentuk kampanye di luar jadwal.

Sementara Polri dan Kejagung pasca melakukan pengkajian menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana pemilu dalam iklan kampanye tersebut.


Baca juga: Alasan Gakumdu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Maruf

"Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Ketika kepolisan dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak bisa kami teruskan karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan," kata Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Atas perbedaan tersebut, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung akhirnya memutuskan untuk menyatakan iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Untuk selanjutnya, Sentra Gakkumdu menghentikan kasus dugaan pelanggaran aturan kampanye tersebut.

Ratna mengatakan, perbedaan pendapat Sentra Gakkumdu dalam memutuskan dugaan pelanggaran pemilu baru pertama kali terjadi.

"Iya (pertama kali terjadi). Memang yang (kasus) iklan ini, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan berbeda pendapat hukum," ujar Ratna.

Baca juga: Soal Dugaan Curi Start Kampanye, Timses Jokowi-Maruf Sebut Tak Berniat Langgar Aturan

Menurut Ratna, perbedaan pendapat ini bisa membuka celah bagi banyak pihak untuk malakukan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut, lanjut dia, diharapkan tidak lagi terjadi. Seluruh peserta, termasuk penyelenggara diharapkan menaati peraturan pemilu.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X