Jejak Yusril Melawan Jokowi, dari Bela Prabowo hingga HTI

Kompas.com - 06/11/2018, 06:08 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 mengejutkan banyak pihak.

Sebab, selama ini Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu kerap berada pada posisi yang berlawanan dengan Jokowi.

Bela Prabowo

Jejak Yusril yang berada pada posisi bersebrangan dengan Jokowi bisa dilihat tak lama setelah Pemilihan Presiden 2014 selesai digelar.

Saat itu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tak terima dengan hasil pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi-Jusuf Kalla.


Prabowo-Hatta memilih menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Alasan Jokowi-Maruf Gandeng Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacaranya

Yusril dipercaya oleh Prabowo-Hatta untuk memberi keterangan sebagai ahli dalam persidangan di MK.

Dalam keterangannya, Yusril saat itu meminta MK jangan menjadi lembaga kalkulator yang berpatokan pada perhitungan angka-angka hasil pemilu.

Ia menilai, MK seharusnya memainkan peran lebih substansial dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

"Jika hanya mempermasalahkan penghitungan suara, MK akan menjadi lembaga kalkulator, karena yang dimasalahkan hanya berkaitan dengan penghitungan suara-angka belaka tanpa menilai apakah perolehan suara itu dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran sistematik terstruktur serta masif atau tidak,” kata Yusril saat itu.

Yusril menilai, MK yang telah berdiri lebih dari satu dekade harusnya bisa memutuskan perkara ke arah yang lebih substansial yakni terkait legalitas dan konstitusionalitas pemilu.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, Bagaimana dengan PBB?

MK harus bisa melihat apakah KPU telah melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Karena tanpa itu siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa PHPU presiden dan wakil presiden kali ini Mahkamah sebaiknya melangkah ke arah itu," ujar Yusril.

Pada akhirnya, saat itu MK memutuskan menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Jokowi-JK tetap dinyatakan sebagai pemenang pemilu dan tak lama kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Bela Aburizal

Awal medio 2015, Yusril kembali berada pada posisi yang berhadapan dengan Jokowi.

Kali ini, Yusril memutuskan menjadi pengacara Aburizal Bakrie untuk melawan salah satu pembantu Jokowi, Yasonna H Laoly.

Cerita dimulai saat dua kubu di Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional di waktu dan tempat yang berbeda.

Baca juga: Yusril: Kalau Jokowi-Maruf Dihujat dan Dicaci, Saya Bela

Munas yang digelar di Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.

Adapun munas di Jakarta, yang digelar setelah Munas Bali, menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.

Pada akhirnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memilih mengesahkan Golkar kubu Agung yang telah menyatakan diri beralih dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah.

Aburizal yang tak terima dengan putusan Menkumham itu melakukan gugatan hukum lewat Yusril sebagai pengacaranya.

Langkah hukum ditempuh lewat jalur pengadilan negeri (PN) hingga pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Baca juga: Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, Yusril Tegaskan Tak Tergabung dalam Timses

Yusril saat itu juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Yasonna.

Menurut dia, Yasonna telah bertindak menyalahi aturan dengan mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Yasonna telah membuat kesan pemerintah Jokowi tukang adu domba parpol demi keuntungan diri sendiri," ujar Yusril kala itu.

Setelah berbagai upaya hukum berjalan, pada akhirnya kubu Aburizal dan Agung Laksono menutuskan untuk berdamai atau islah.

Keduanya sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali.

Kesepakatannya, Aburizal dan Agung sama-sama tak mencalonkan diri sebagai ketua umum di Munas itu.

Setya Novanto terpilih dalam Munas yang digelar pada pertengahan Mei 2016 itu.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X