Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Timses soal Bawaslu yang Minta Kepala Daerah Riau Pendukung Jokowi Disanksi

Kompas.com - 05/11/2018, 06:44 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai, tidak ada yang salah dengan deklarasi dukungan 11 kepala daerah di Riau kepada pasangan nomor urut 01 itu.

Menurut dia, apa yang dilakukan kepala daerah itu bukan bentuk kampanye atau penyalahgunaan jabatan negara.

"Itu bukan dalam bentuk kampanye, tapi memberikan dukungan," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Minggu (4/11/2018).

Hal itu dikatakan Hasto menanggapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau kepada Kemendagri agar para kepala daerah itu diberikan sanksi.

Baca juga: Bawaslu Riau Rekomendasikan 11 Kepala Daerah Dukung Jokowi Disanksi

Menurut Hasto, tidak ada salahnya jika kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon.

Dengan catatan, semua kegiatan politik terkait dukungan politik dilakukan saat kepala daerah sedang cuti.

"Kan sudah dilengkapi dengan surat cuti, maka jangan jadikan itu sebagai alat," kata Hasto.

Sebelumnya, Bawaslu Riau tuntas memeriksa 11 kepala daerah yang mendukung calon presiden petahana Joko Widodo.

Hasilnya, tidak ada unsur pidana dalam dukungan tersebut.

"Memang tidak memenuhi unsur pidana, tapi direkomendasikan ke Mendagri untuk diberikan sanksi karena melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Minggu (4/11/2018).

Seluruh kepala daerah Riau dukung Jokowi

Pada 10 Oktober 2018, seluruh kepala daerah di Provinsi Riau menyatakan dukungannya kepada calon presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi karena Nyaman Berkomunikasi

Dukungan itu dideklarasikan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau.

Deklarasi ini dihadiri ratusan relawan Projo.

Berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin:
1. Syamsuar (Gubernur Riau terpilih)
2. Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih)
3. Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru)
4. Amril Mukminin (Bupati Bengkalis)
5. Aziz Zaenal (Bupati Kampar)
6. Suyatno (Bupati Rokan Hilir)
7. Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti)
8. Zulkifli (Wali Kota Dumai)
9. Mursini (Bupati Kuantan Singingi)
10. Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu)
11. M Haris (Bupati Pelalawan)
12. Sukiman (Bupati Rokan Hulu)

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com