Kata Timses soal Bawaslu yang Minta Kepala Daerah Riau Pendukung Jokowi Disanksi

Menurut dia, apa yang dilakukan kepala daerah itu bukan bentuk kampanye atau penyalahgunaan jabatan negara.

"Itu bukan dalam bentuk kampanye, tapi memberikan dukungan," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Minggu (4/11/2018).

Hal itu dikatakan Hasto menanggapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau kepada Kemendagri agar para kepala daerah itu diberikan sanksi.

Menurut Hasto, tidak ada salahnya jika kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon.

Dengan catatan, semua kegiatan politik terkait dukungan politik dilakukan saat kepala daerah sedang cuti.

"Kan sudah dilengkapi dengan surat cuti, maka jangan jadikan itu sebagai alat," kata Hasto.

Sebelumnya, Bawaslu Riau tuntas memeriksa 11 kepala daerah yang mendukung calon presiden petahana Joko Widodo.

Hasilnya, tidak ada unsur pidana dalam dukungan tersebut.

"Memang tidak memenuhi unsur pidana, tapi direkomendasikan ke Mendagri untuk diberikan sanksi karena melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Minggu (4/11/2018).

Seluruh kepala daerah Riau dukung Jokowi

Pada 10 Oktober 2018, seluruh kepala daerah di Provinsi Riau menyatakan dukungannya kepada calon presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Dukungan itu dideklarasikan di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau.

Deklarasi ini dihadiri ratusan relawan Projo.

Berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin:
1. Syamsuar (Gubernur Riau terpilih)
2. Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih)
3. Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru)
4. Amril Mukminin (Bupati Bengkalis)
5. Aziz Zaenal (Bupati Kampar)
6. Suyatno (Bupati Rokan Hilir)
7. Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti)
8. Zulkifli (Wali Kota Dumai)
9. Mursini (Bupati Kuantan Singingi)
10. Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu)
11. M Haris (Bupati Pelalawan)
12. Sukiman (Bupati Rokan Hulu)