Prabowo: Sekarang Saja Enggak Bisa Bayar Rumah Sakit, Bagaimana 5 Tahun Lagi?

Kompas.com - 04/11/2018, 15:08 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018). Videonya viral karena menyebutkan tampang Boyolali. dok. YouTubeCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018). Videonya viral karena menyebutkan tampang Boyolali.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali mengkritik soal tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Prabowo mempertanyakan bagaimana kondisi lima tahun mendatang.

"Kalau negara kita terus saja seperti ini lima tahun lagi, saya mau tanya, sekarang saja enggak bisa bayar rumah sakit, bagaimana nanti lima tahun lagi?" ujar Prabowo dalam deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Soemantri, Minggu (4/11/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Dirut Rumah Sakit Tak Mengeluh Utang BPJS di Media


BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan. Tunggakan klaim rumah sakit di Indonesia terlambat dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Prabowo menceritakan pertemuannya dengan seorang pengusaha di Semarang yang memiliki rumah sakit.

Pengusaha tersebut bercerita kepada Prabowo bahwa pemerintah menunggak Rp 110 miliar kepada rumah sakitnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Suntik BPJS Rp 4,9 Triliun, tapi Masih Kurang...

Prabowo khawatir kondisi itu akan membuat orang sakit ditolak oleh rumah sakit.

"Dia mengatakan kepada saya, 'Pak Prabowo selama saya jadi pengusaha sudah 30 tahun, belum pernah keadaan separah sekarang'," ujar Prabowo.

Saat ini pemerintah sudah mencairkan dana talangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun.

Baca juga: Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun disiapkan pemerintah dari APBN yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan telah memprediksi defisit mereka mencapai Rp 16,5 triliun hingga akhir tahun.

Adapun dana talangan kali ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Nasional
Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X