Kompas.com - 17/10/2018, 14:02 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan mengenai pembatalan kenaikan harga premium di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/10). Presiden menjelaskan pembatalan keputusan penaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/Ak/kye/18 Bayu PrasetyoPresiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan mengenai pembatalan kenaikan harga premium di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/10). Presiden menjelaskan pembatalan keputusan penaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/Ak/kye/18
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah sudah menyuntik dana talangan Rp 4,9 Triliun untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun menurut Jokowi, suntikan dana sebesar itu masih belum cukup.

"Ini pun masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 Triliun'," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018). 

"Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," tambah dia.

Jokowi meminta Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidak lah mudah. Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

Baca juga: Mampukah Cukai Rokok Menutup Defisit BPJS Kesehatan?

"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Menurut dia, biaya perawatan berbagai penyakit memang tidak murah.

Misalnya, untuk menanggung masyarakat yang terkena penyakit jantung, pada 2017 lalu BPJS harus menggelontorkan dana Rp 9,25 triliun. Sementara untuk klaim pengobatan kanker mencapai Rp 3 triliun dan gagal ginjal Rp 2,25 triliun.

"Yang ingin saya katakan bahwa, mencegah penyakit juga utama sangat utama, sebagaimana kita mengobati. Mempromosikan gaya hudup sehat juga sangat utama," kata mantan Gubernur DKI ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Nasional
Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Nasional
Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Nasional
Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Nasional
Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Nasional
58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

Nasional
Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Nasional
Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Nasional
FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.