Kompas.com - 19/10/2018, 09:39 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016) Kontributor Malang, Andi HartikDirektur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris akhirnya angkat bicara terkait teguran Presiden Joko Widodo. Fahmi menilai, teguran Presiden berkaitan dengan defisit BPJS kesehatan itu merupakan hal yang wajar.

"BPJS Kesehatan berada di bawah Presiden secara langsung. Jadi sudah sepatutnya Presiden memberikan arahan kepada direksi BPJS Kesehatan," kata Fahmi dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (19/10/2018).

Relasi antara BPJS Kesehatan dan Presiden ini sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 7 Ayat 2, disebutkan, "BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden."

Baca juga: Teguran Keras Presiden Jokowi untuk BPJS Kesehatan...

Fahmi pun memastikan, BPJS Kesehatan akan patuh dan tunduk pada arahan Presiden. Ia menilai arahan Presiden merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap BPJS Kesehatan agar direksi BPJS Kesehatan bekerja lebih keras lagi.

"Dalam pemahaman kami, arahan Presiden tersebut justru merupakan dukungan terhadap langkah-langkah BPJS Kesehatan untuk melakukan bauran kebijakan sesuai dengan hasil keputusan rapat tingkat menteri," kata dia.

Ia memastikan BPJS Kesehatan akan meningkatkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Jokowi menegur Dirut BPJS Fahmi Idris di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018). Jokowi heran suntikan dana Rp 4,9 triliun yang diberikan pemerintah lewat APBN masih kurang untuk menutup defisit BPJS.

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun (untuk defisit BPJS). Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Baca juga: Ditegur Presiden Jokowi, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidaklah mudah. Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan. Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Nasional
Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Nasional
Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Nasional
207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

Nasional
Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Nasional
KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

Nasional
Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Nasional
Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.