Tak Kunjung Terima Salinan Putusan Uji Materi, KPU Surati MA

Kompas.com - 01/11/2018, 18:42 WIB
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung ( MA) untuk meminta salinan putusan hasil uji materi terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya sudah tidak dapat lebih lama lagi menunggu kiriman salinan putusan dari MA. Sebab, untuk menindaklanjuti putusan MA, KPU harus lebih dulu melakukan pencermatan terhadap salinan putusan.

"Semalam KPU, Mas Arief Budiman (Ketua KPU) sudah menandatangani surat ke MA, untuk meminta salinan putusan itu," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

"Kami tidak bisa lagi menunggu, tapi kita proaktif kirim surat ke MA secara resmi. Sebab, KPU untuk tindaklanjuti putusan MA itu harus mengetahui salinan putusan itu," sambungnya.

Baca juga: Oesman Sapta Enggan Komentari Gugatannya yang Diloloskan MA

Pramono mengatakan, sejauh ini pihaknya mendapat informasi mengenai putusan MA hanya dari media massa. Sementara langkah yang diambil KPU, tidak bisa hanya berdasarkan kabar media.

Surat kepada MA rencananya akan dikirim hari ini. Melalui surat tersebut, KPU akan meminta masukan dari berbagai pihak mengenai sikap yang seharusnya diambil KPU terkait putusan MA, sekaligus tidak melupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyebutkan pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Pramono berharap, melalui surat tersebut MA dapat segera mengirim salinan putusan ke pihaknya, supaya KPU bisa lekas mengambil keputusan.

"Mudah-mudahan MA segera mau kirimkan salinan putusan itu ke KPU sehingga kami bisa segera mempelajari, dan menindaklanjuti," ujar Pramono.

MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: KPU Belum Bisa Tentukan Sikap untuk OSO Terkait Pencalonan Anggota DPD

Namun, hingga saat ini Juru Bicara MA Suhadi belum mengetahui substansi dari putusan MA tersebut. Suhadi belum dapat memastikan, apakah dikabulkannnya gugatan OSO itu serta merta meloloskan dirinya menjadi calon anggota DPD, meskipun tetap menjabat sebagai pengurus parpol.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X