Oesman Sapta Enggan Komentari Gugatannya yang Diloloskan MA

Kompas.com - 01/11/2018, 16:21 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, enggan mengomentari gugatannya yang diloloskan Mahkamah Agung (MA).

Gugatan tersebut terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Ya, tanya aja MA deh," kata Oesman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan OSO Terkait Pencalonan Anggota DPD


Ia mengakui sempat berada di pesawat yang sama dengan Ketua MA Hatta Ali saat mengunjungi korban bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

Namun, ia membantah putusan MA tersebut disebabkan pertemuannya dengan Hatta Ali saat ke Palu.

"Enggak ada urusan itu. Itu masalah orang musibah kok dipersoalkan," lanjut Oesman.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Oesman Sapta.

Baca juga: Bertentangan dengan MK, Putusan MA soal OSO Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

"Iya benar dikabulkan," kata Juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Selasa (30/10/2018).

Namun demikian, hingga saat ini Suhadi belum mengetahui substansi dari putusan MA tersebut.

Baca juga: Salinan Putusan Gugatan OSO Belum Dipublikasikan, Ini Penjelasan MA

Suhadi belum dapat memastikan, apakah dikabulkannnya gugatan OSO itu serta merta meloloskan dirinya menjadi calon anggota DPD, meskipun tetap menjabat sebagai pengurus parpol.

KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X